Kepercayaan Publik Terus Meningkat, Ini Sepak Terjang dan Capaian Kinerja Kejaksaan Sepanjang 2024

Jakarta, Koranpelita.co – Kinerja jajaran Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah dengan segala sepak terjangnya dalam melakukan penegakan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat telah memberikan warna tersendiri di bidang hukum selama beberapa tahun terakhir ini termasuk di sepanjang tahun 2024.

Sehingga tidak mengherankan berkat kinerjanya yang dinilai sangat positif, meskipun tidak luput adanya kekurangan, membuat kepercayaan masyarakat atau publik terus menerus meningkat kepada Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegakan hukum ini.

Kesemuanya itu tidak terlepas dan tidak bisa dipungkiri berkat peran bidang Pidana Khusus dalam mengungkap kasus-kasus mega korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan tidak saja merugikan keuangan negara, tapi juga merugikan perekonomian negara.

Serta juga bidang-bidang lain seperti Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara, Tindak Pidana Militer, Pusat Pemulihan Aset dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang turut berkontribusi positif dalam capaian kinerja kejaksaan secara menyeluruh sepanjang tahun 2024.

Adapun kasus-kasus mega korupsi dan yang menarik menarik perhatian publik seperti disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam konfrensi akhir tahun terkait capaian kerja kejaksaan tahun 2024 di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (31/12/2024) antara lain kasus dugaan Korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah dan kasus Korupsi dan TPPU tujuh korporasi PT Duta Palma Group.

Kemudian kasus proyek jalur Kereta Api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan Tahun 2017-2023, kasus penjualan Emas oleh Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam (BELM Surabaya 01 Antam) tahun 2018, kasus pengelolaan Kegiatan Usaha Komoditi Emas Tahun 2010-2022, serta kasus Importasi Gula tahun 2015-2023 di Kementerian Perdagangan.

Harli menyebutkan dari perkara yang menarik perhatian masyarakat di tahun 2024 tersebut untuk kasus tata niaga komoditas timah jumlah dugaan kerugian negaranya senilai Rp300.003.263.938.131 atau sekitar Rp300 triliun lebih.

Dugaan kerugian negara antara lain dari kerugian keuangan negara akibat pembayara kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan ke lima smelter sewasta  senilai Rp3.023.880.421.362,90 dan HPP smelter PT Timah Tbk senilai Rp738.930.203.450,76 serta pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal senilai Rp26.648.625.701.519.

Kemudian berasal dari kerugian perekonomian negara akibat kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal yang berdasarkan keterangan Ahli Lingkungan Hidup senilai Rp271.069.688.018.700, kerugian ekologi senilai Rp183.703.234.398.100, kerugian ekonomi lingkungan senilai Rp74.479.370.880.000 dan kerugian pemulihan lingkungan senilai Rp11.887.082.740.600.

Sementara dalam kasus korporasi PT Duta Palma Group terkait dugaan Korupsi dan TPPU dengan tindak pidana asal Korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan jumlah dugaan kerugian negara senilai Rp4.798.706.951.640 dan 7,885,857.36 dolar Amerika.

Untuk kasus korupsi Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa jumlah dugaan kerugian keuangan negara senilai Rp1.000.000.000.000. Sedangkan dalam kasus korupsi terkait penjualan Emas oleh BELM Surabaya 01 Antam dengan dugaan kerugian negara senilai Rp1.073.786.839.584 dan 58,135 kg emas;

Adapun untuk kasus korupsi Pengelolaan Kegiatan Usaha Komoditi Emas dengan kerugian negara senilai Rp. 24.587.229.549,53, serta kasus Korupsi Importasi Gula di Kementerian Perdagangan dengan jumlah dugaan kerugian negara senilai Rp.400.000.000.000.

Sehingga, tutur Harli, total dugaan kerugian negara dari ke enam perkara tersebut yaitu sebesar Rp310.608.424.224.032 dan 7,885,857.36 dolar Amerika dan 58,135 kg emas.

Dia pun menyebutkan capaian kinerja bidang Pidsus sepanjang tahun 2024 untuk penanganan perkara korupsi dengan rincian penyelidikan 2.316 perkara, penyidikan 1.589 perkara, penuntutan: 2.036 perkara dan eksekusi: 1.836 perkara. Dengan upaya hukum sebanyak 511 Banding, 420 Kasasi, dan 59 Peninjauan Kembali.

Sedangkan  penanganan perkara tindak pidana perpajakan dengan rincian penuntutan 73 perkara dan eksekusi 51 perkara. Dengan upaya hukum sebanyak 8 Banding, 3 Kasasi dan 3 Peninjauan Kembali.

Khusus  penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dengan rincian penuntutan 51 perkara dan eksekusi 35 perkara. Dengan upaya hukum sebanyak 2 Banding, 3 Kasasi dan 3 Peninjauan Kembali.

Adapun penanganan perkara tindak pidana cukai dengan rincian penuntutan: 157 perkara dan ksekusi 131 perkara. Dengan upaya hukum sebanyak 17 Banding dan 13 Kasasi.

Harli menuturkan untuk jumlah penyelamatan keuangan negara seluruh Indonesia yaitu dengan jumlah penyitaan dan pemblokiran sebesar Rp 44.138.007.447.462. Sedangkan jumlah penyelamatan keuangan negara seluruh Indonesia yang berhasil disetorkan ke kas negara berdasarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan sebesar Rp1.697.121.808.424.

Adapun, kata Harli, capaian kinerja bidang lain yang turut berkontribusi positif bagi Kejaksaan di 2024 yaitu bidang Pembinaan. Antara lain realisasi anggaran senilai Rp18.622.698.589.118 atau sebesar 97,43 persen dari total pagu anggaran yaitu Rp19.114.301.734.000.

Kemudian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.025.385.669.088 dari total target Rp1.700.225.085.000. Realisasi kinerja pada Bagian Reformasi Birokrasi di Kejaksaan pada triwulan III dalam mendukung upaya transformasi pelayanan publik dengan indikator Kinerja IK1.

Sementara Satker Kejaksaan yang mendapat pendampingan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM yakni sebanyak 21 satker telah menerima Layanan Reformasi dari total target sebanyak 33 satker sehingga persentase ketercapaiannya adalah 63,63 persen.

Capaian lainnya yaitu dalam menerapkan Satu Data Indonesia antar Pengadaan Pengembangan Statistik dan Sinkronisasi Data Kejaksaan yaitu Indeks Statistik Sektoral, Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pemutakhiran Data Prioritas Tahun 2024 dan Pembuat Kebijakan terkait Satu Data Indonesia.

Selain itu capaian dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antara lain telah melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan indeksasi SPBE dan 5 (lima) kegiatan dalam implementasi kebijakan Arsitektur SPBE.

Harli mengatakan untuk capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Umum antara lain sejak Januari hingga  Desember 2024, jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 1.985 perkara. Selain itu, katanya, sampai dengan Desemper 2024 juga telah dibentuk 4.654 Rumah Restorative Justice dan 116 Balai Rehabilitasi.

Sementara dari Januari hingga Desember 2024 terdapat 171.233 SPDP masuk dengan 131.378 berkas perkara yang diterima, 125.296 berkas perkara dinyatakan lengkap, 132.598 perkara dilimpahkan tahap dua, 95.874 perkara sudah memperoleh putusan dan 99.105 perkara sudah dilakukan tahap eksekusi.

Kemudian capaian kerja bidang Intelijen sepanjang 2024 melalui berbagai operasi/kegiatan antara lain Satgas 53: 21 kegiatan, Satgas Pemberantasan Mafia Tanah : 222 kegiatan, Satgas Percepatan Investasi : 226 kegiatan, Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi : 84 kegiatan.

Kemudian Jaksa Garda Desa : 2.907 kegiatan, Pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) : 89 PSN dan 28 Proyek IKN dan Pengamanan Proyek Strategis Daerah (PSD) : 3.028 kegiatan. Sementara untuk Tangkap Buron (Tabur) : 82 orang serta Penyuluhan dan Penerangan Hukum : 7.644 kegiatan

Untuk capaian kinerja bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sepanjang 2024 antara lain untuk Perdata berupa Bantuan Hukum Perdata Litigasi yang telah berhasil diselesaikan sebanyak 565 perkara dari total sebanyak 1.224 perkara.

Selain itu Bantuan Hukum Perdata Non-Litigasi yang telah berhasil diselesaikan sebanyak 8.310 perkara dari total sebanyak 26.788 perkara. Kemudian untuk Tata Usaha Negara berupa Bantuan Hukum Tata Usaha Negara Litigasi yang telah berhasil diselesaikan sebanyak 116 perkara dari total sebanyak 224 perkara.

Sementara terkait Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara antara lain untuk penyelamatan Keuangan Negara yang telah berhasil diselesaikan sebanyak Rp26.352.798.371.394,20 dan Emas 107.441 kg. Sedangkan, jumlah pemulihan keuangan negara yang telah berhasil diselesaikan sebanyak Rp4.884.103.582.212,17.

Adapun terkait Pertimbangan Hukum telah berhasil menyelesaikan 6.549 perkara dari total 11.315 perkara, serta Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain telah berhasil menyelesaikan 10.731 perkara dari total 10.732 perkara.

Sedangkan terkait kinerja Tim Satgas BLBI untuk Capaian Tim A Satgas BLBI: Rp9.926.755.788.168,00 dan 27.815,70 dolar Amerika, Capaian Tim B Satgas BLBI: Rp11.953.142.038.186,80 dan Capaian Tim C Satgas BLBI: luas tanah 9.252.662,57 m 2 dengan nilai Rp11.962.379.026.892,00. Terakhir Pendampingan Program Pengendalian Inflasi dan Penanggulangan Kemiskinan Esktrem telah berhasil melaksanakan 4.746 kegiatan.

Sementara untuk bidang yang termasuk baru yaitu bidang Pidana Militer capaian kinerjanya sepanjang tahun 2024 antara lain perkara koneksitas yang ditangani yaitu Penyelidikan: 1 perkara, Penyidikan: 3 perkara, Penuntutan: 6 perkara dan Eksekusi: 3 perkara.

Untuk kegiatan koordinasi yaitu Penindakan: 10 kegiatan, Penuntutan: 10 kegiatan dan Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi: 11 kegiatan.

Adapun capaian kinerja untuk bidang Pengawasan sepanjang tahun 2024 antara lain Inspeksi Umum : 575 kegiatan, Pemantauan : 546 kegiatan, Supervisi : 4 kegiatan, Inspeksi Khusus : 414 kegiatan, Inspeksi Pimpinan : 9 kegiatan, Klarifikasi : 370 kegiatan dan Inspeksi Kasus : 189 kegiatan.

Selain itu Penanganan Laporan Pengaduan : 1.126 telah diselesaikan dari total 1.443, Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan : 25 orang, Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : 53 orang dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat : 60 orang.

Serta Tindak Lanjut PAM SDO (Satgas 53) : 16 orang telah dijatuhi hukuman; Kemudian Nilai SPIP Kejaksaan RI Tahun 2024 : 3,140 (terdefinisi baik), Kepatuhan Pelaporan LHKPN : 95,20 persen, Whistle Blowing Systems (WBS) : 10 kegiatan, Penanganan Gratifikasi : 11 kegiatan, Pelaksanaan Saber Pungli : 70 kegiatan dan Pembentukan Unit Penanganan dan Pelindungan Pelaporan Pelanggaran Hukum Tingkat Kejaksaan Tinggi untuk Pelaksanaan Benturan Kepentingan sebanyak 18 unit.

Adapun capaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan di tahun 2024 antara lain dalam bentuk Dukungan Penyelenggaran Diklat berupa penetapan Kejaksaan Corporate University.

Kegiatan itu, kata Harli, telah dilaksanakan mulai bulan September 2024 setiap hari Rabu secara daring dengan peserta seluruh ASN Kejaksaan dan telah mencapai 18.523 peserta dengan sertifikasi.

Selain itu Peluncuran Adhyaksa Learning Center berupa Sistem pembelajaran yang disediakan untuk mendukung pembelajaran Kejaksaan Corporate University ke depan.

Kemudian Workshop Kurikulum Kejaksaan Corporate University yang telah pada tanggal 12-17 Desember 2024 yang diikuti 36 peserta yang terdiri dari utusan dari seluruh Bidang dan Badan di Kejaksaan Agung.

Untuk Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan, serta Jaminan Mutu telah dilakukan Bimbingan Teknik Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tanggal 3-4 Desember 2024 yang diikuti 42 peserta yang terdiri pejabat struktural eselon III dan eselon IV.

Sementara untuk Audit Internal mengenai Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2016 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 telah dilaksanakan pada tanggal 11-16 Desember 2024.

Adapuin kegiatan yang dilakukan Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan berupa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I – VI yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari hingga 13 Desember 2024 yang diikuti 178 peserta. Selain itu Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I – VI telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 hingga 17 Oktober 2024 yang diikuti 178 peserta.

Kegiatan lainnya yaitu Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2024 dilaksanakan mulai 7 Oktober hingga 2 Desember 2024 yang diikuti 7.722 peserta, Manajemen Risiko – 2 Angkatan dilaksanakan 28 November hingga 9 Desember 2024 yang diikuti 60 peserta. Dengan total Sertifikasi Diklat Manajemen dan Kepemimpinan yaitu 8.224 peserta telah tersertifikasi.

Untuk kegiatan Pusat Diklat Teknis Fungsional yaitu Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 serta Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024 telah dilaksanakan 7 jenis diklat dengan 31 angkatan, yang diikuti oleh 890 peserta.

Diklat Kebutuhan Organisasi telah dilaksanakan 8 jenis diklat dengan 15 angkatan, yang diikuti oleh 480 peserta, Diklat Teknis Sentra Diklat, Diklat Refresher Course KUHP sebanyak 3 angkatan di Kota Mataram, Makassar dan Kota Medan, yang diikuti oleh 150 peserta.

Adapun Pelatihan untuk Revitalisasi Sentra Diklat secara Hybrid di Sentra Diklat Medan, Sentra Diklat Palembang, Sentra Diklat Bandung, Sentra Diklat Semarang, Sentra Diklat Surabaya dan Sentra Diklat Makassar. Sementara  Diklat Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa (PPPJ) telah dilaksanakan 2 angkatan, yang diikuti oleh 973 peserta.

Terkait Program Kerja Sama Perguruan Tinggi Nasional untuk Program Magister (S2) Ilmu Hukum yaitu Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Universitas Syiah Kuala dan Universitas Malikussaleh.

Sedangkan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum dengan Universitas Airlangga, Universitas Lampung, Universitas Hasanuddin, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Sebelas Maret, Universitas Jenderal Soedirman dan Universitas Pasundan. “Dari kedua program Kerjasama untuk S2 dan S3 ada 15 orang telah selesai, 110 orang dalam tahap perkuliahan,” kata Harli.

Sementara pelaksanaan Kegiatan yang Pembiayaannya Bersumber dari Dukungan Donor/Hibah telah dilaksanakan sebanyak 14 kegiatan, Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badiklat Kejaksaan RI dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah dilaksankan sebanyak 6 kegiatan yang diikuti oleh 625 orang peserta.

Terakhir capaian kinerja Badan Pemulihan Aset sepanjang 2024 antara lain untuk barang rampasan yang dilakukan pengurusan dan pengelolaan oleh Badan Pemulihan Aset terkait Barang Rampasan Bergerak/Tidak Bergerak sebanyak 19.855 barang.

Kemudian jumlah Penyelesaian (Penyelamatan dan Pemulihan Aset) Barang Rampasan Negara melalui Lelang Eksekusi : Rp208.481.952.475, Setoran Uang Tunai : Rp664.761.775.23, Penyelesaian Uang Pengganti : Rp211.807.709.732 dan Penjualan Langsung : Rp302.774.894.818 Sehingga total penyelesaian barang rampasan negara tersebut sejumlah Rp1.325.225.579.058.

Harli mengatakan Pimpinan Kejaksaan memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa dimanapun berada. “Semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2024 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum,” ujarnya.(yadi)