Koranpelita.co, Maluku Tengah – Ratusan warga Negeri Ullath, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, melakukan aksi penyegelan kantor pemerintahan desa pada Senin (13/4/2026).
Dalam aksi tersebut, warga juga mendesak Raja Ullath, Hans M. Nikijuluw, untuk segera mengundurkan diri, baik secara hormat maupun melalui pemberhentian tidak hormat.
Aksi berlangsung di halaman kantor desa dan turut disaksikan oleh Ketua Saniri Negeri serta Camat Saparua Timur. Diperkirakan sekitar 500 warga ambil bagian dalam aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja kepala pemerintahan desa.
Koordinator aksi, Richsoon Sapulette, menyebut salah satu tuntutan utama warga berkaitan dengan dugaan ketidakmampuan dalam mengelola anggaran desa tahun 2025.
“Raja Ullath kami nilai gagal mengelola Anggaran Desa 2025. Kenyataannya adalah Anggaran Tahun 2025 yang dicairkan hanyalah Dana Desa Tahap 1 2025. Sementara Tahap selanjutnya tidak berhasil dicairkan,” ujarnya.
Selain itu, kritik juga disampaikan oleh aktivis Persaudaraan Indonesia Timur, Yoppy Beilohy. Ia menilai kepala pemerintahan desa tidak menjalankan tugas secara optimal karena kerap meninggalkan tanggung jawab tanpa alasan yang jelas.
“Juga belum adanya kejelasan terkait proses administrasi pengajuan anggaran tahun 2026, meski sudah memasuki bulan April,” sambung dia.
Atas berbagai persoalan tersebut, warga meminta Saniri Negeri sebagai representasi masyarakat untuk segera menindaklanjuti tuntutan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Aksi ini mencerminkan meningkatnya tekanan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa.
