Artikel ini dibuat oleh Muslim ArbikDirektur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
KORANPELITA.CO – Di sebuah kanal YouTube yang di rilis oleh kawan saya, Wildayman Firdaus, Anak ITB -81, dia menyoroti Proyek KCJB (Kereta Cepat Jakarta Bandung).
Menurut Wil, panggilan akrab saya kepada nya, terdapat 7 Fakta Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Meski dengan waktu kontrak Yang panjang antara Indonesia-RRC selama 80 tahun. Belum dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dalam Proyek itu sekitar Rp 109 Triliun.
Apalagi pemerintah Indonesia mau menjaminkan APBN untuk proyek rugi tersebut.
Dalam hitungan Wildaiman; dia gunakan asumsi optimis. Dengan total Penumpang 34.000 per hari maka selama 80 tahun KCJB akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 324 T.
Dengan asumsi keuntungan optimis 15%. Maka keuntungan KCJB adalah 15 % x Rp 342 T. Ya. Sekitar Rp 51 T.
Dengan modal Rp 109 T dan margin Rp 51 T, hal itu belum dapat menutupi biaya proyek selama 80 tahun. Dan itu di jamin APBN. Artinya APBN telah masuk dalam jebakan hutang.
Itu pun masih rugi dan gimana bisa gunakan APBN untuk menjamin sebuah proyek yang merugi? Otomatis KCJB akan jadi beban Negara dan Rakyat Indonesia, bukan?
Kalau ternyata KCJB ini merugi; maka proyek ini wajib di audit dan di usut tuntas oleh insitusi auditor negara (BPK dan BPKP). Dan DPR segera bentuk Pansus soal KCJB.
Atau proyek merugi ini segera saja di hentikan.
Karena, kalau gunakan asumsi negatif sebagaimana sejumlah jalan tol yang di bangun mahal dan dijual murah tentu proyek KCJB ini akan lebih parah lagi.
Proyek ambisius yang rugikan Nagara lalu kenapa mesti dipaksakan?
Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini wajib di usut. Kalau pun proyek ini adalah tanggung jawab presiden sekalipun harus segera dimintai tanggung jawab.
Apalagi sejak periode kedua Jokowi, mantan Gubernur DKI itu sesumbar: “Tidak ada visi – misi Mentri. Yang ada adalah visi – misi Presiden”.
Jadi Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas kerugian negara dalam proyek KCJB ini. Dan bukan tanggung jawab Menterinya.
Sejak awal proyek KCJB diluncurkan sudah terjadi pro – kontra. Saat itu Kemenhub di jabat oleh Menhub Jonan. Mantan Dirut KAI itu juga tidak setuju dengan projek KCJB. Akibat itu alumni Ubaya itu di copot? Saat itu spekulasi publik memang menduga pencoptan Jonan terkait dengan proyek KCJB.
Apa yang dirumorkan soal Debt Trap atau Jebakan Hutang RRC semakin jelas nampak pada proyek KCJB ini.
Saat ini Indonesia telah masuk dalam daftar negara yang kena jebakan China dalam proyek infrastrukturnya sebagaimana di sejumlah negara Afrika dan Asia Selatan sebelumnya.
Proyek ambisius dan ugal-ugalan ini, Jokowi harus bertanggung jawab. Jokowi dan Luhut telah merumuskan negara masuk dalam jebakan hutang RRC.
Rakyat Indonesia tolak negara ini masuk dalam jebakan hutang RRC.
Terlihat ada unsur kesengajaan pemerintahan Jokowi dan kabinetnya,apakah sengaja menjebakkan negara ke dalam jebakan hutang RRC?
Itu terbukti dengan upaya mau menjadikan APBN sebagai jaminan atas proyek yang jelas – jelas merugi dan melilitkan hutang negara itu.
Margonda Raya, Depok: 24 September 2023.(***)
