Tingkatkan Ekonomi Daerah, Jokowi Dorong Kepala Daerah Realisasikan APBD dan Investasi

Presiden Jokowi (tengah) saat membuka Rakornas Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (30/11). (Foto dok. Hms BPMI Setpres)

JAKARTA, Koranpelita.co – Presiden RI Jokowi memerintahkan kepada para kepala daerah untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ini mengenai APBD, karena mumpung ada gubernur, bupati, wali kota, ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk, terjadi perputaran uang yang lebih meningkat tetapi uang kita sendiri yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah-daerah justru enggak dipakai,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Berdasarkan data dari Menteri Keuangan, hingga akhir Oktober 2022 dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp278,83 triliun. Presiden menyampaikan, realisasi dari dana tersebut akan memicu perekonomian daerah di tengah situasi yang sulit saat ini.

“Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk, yang sudah ada di kantong enggak dipakai, ya percuma. Rp278 triliun gede banget lho, gede banget, besar sekali. Ini kalau cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan, ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati,” ujarnya.

Jokowi menyampaikan, dia telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan pengecekan terkait belum terealisasinya anggaran di daerah tersebut. Dana yang tersimpan tersebut bahkan lebih besar dari periode sebelumnya di tahun lalu yang hanya kisaran Rp 210-220 triliun.

“Memang realisasi biasanya di akhir tahun, di Desember, tapi ini ndak. Kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sudah melompat tinggi sekali. Ini cost of money kayak gini, biaya uang itu gede banget. Kalau caranya kita enggak ngerti bahwa ini ada biayanya,” kata Jokowi.

Presiden pun mengungkapkan bahwa besaran realisasi belanja nasional lebih tinggi dibanding realisasi belanja daerah, yaitu 76 persen berbanding 62 persen.

“Ini sudah Desember lho, besok sudah Desember, hati-hati. Artinya, kita pontang-panting cari arus modal masuk, cari capital inflow lewat investasi, tetapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Ini hati-hati, ini keliru besar ini, keliru besar,” tekannya. (Red1)