KORANPELITA.CO – Pemerintah Kabupaten Demak menyiapkan tiga desa sebagai lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi di kawasan pesisir.
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Demak, Arief Sudaryanto, mengatakan sebelumnya terdapat empat desa atau lokasi yang diusulkan untuk program tersebut. Setelah melalui proses verifikasi, tiga lokasi dinyatakan memenuhi kriteria.
“Kalau di Demak sebenarnya kita usulkan empat. Kemudian diverifikasi dan disetujui tiga desa, yaitu Desa Purworejo dan Betahwalang di Kecamatan Bonang, serta Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung,” ujar Arief.
Menurutnya, salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi adalah ketersediaan lahan milik desa yang belum digunakan. Dari hasil verifikasi, tiga lokasi tersebut dinilai memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam program KNMP.
Saat ini, proses pembangunan di tiga lokasi tersebut mulai berjalan. Namun, pekerjaan fisik masih berada pada tahap awal.
“Kemarin terakhir kami melihat masih pembersihan lahan. Belum pembangunan fisik,” jelasnya.
Arief memperkirakan pembangunan ketiga Kampung Nelayan Merah Putih tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini. Dengan sisa waktu sekitar empat bulan dalam tahun anggaran, pihaknya menilai waktu yang tersedia masih cukup untuk menyelesaikan konstruksi.
“Kami memperkirakan tiga-tiganya bisa, karena ini tahun anggaran. Masih ada waktu sekitar empat bulan. Cukup saya kira untuk membangun konstruksi,” katanya.
Arief menjelaskan, konsep Kampung Nelayan Merah Putih nantinya diharapkan tidak hanya menjadi kawasan permukiman nelayan, tetapi juga mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir secara lebih terpadu.
Gambaran fasilitasnya antara lain kawasan untuk nelayan berlabuh, tempat pelelangan ikan, hingga fasilitas pendukung seperti pabrik es mini.
“Kalau yang lengkap itu ada pabrik es mini. Sehingga hasil tangkapan ikan bisa diawetkan. Jadi kalau belum sempat dijual, ikannya bisa tetap awet,” ungkapnya.
Menurut Arief, pemilihan lokasi juga mempertimbangkan keberadaan masyarakat nelayan dan tempat pelelangan ikan yang sebelumnya sudah ada di wilayah tersebut.
Untuk indikator dan standar pembangunan KNMP, Arief menyebut pengaturan lebih lanjut berada di tingkat pemerintah pusat melalui Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dari sisi masyarakat, Arief menyebut para nelayan dinilai sudah siap menerima program tersebut. Meski demikian, pemerintah daerah masih melihat perlunya pendampingan dan sosialisasi, terutama terkait pengelolaan fasilitas yang nantinya menjadi aset desa.
“Sudah. Tetapi memang nanti perlu pendampingan. Karena kalau ada hal baru yang menjadi milik desa, nanti pengelolaannya seperti apa,” ujarnya.
Salah satu hal yang perlu disiapkan adalah kelembagaan koperasi yang akan mengelola aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dinilai penting sebagai bagian dari persyaratan program.
Terkait potensi keberadaan KNMP dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah ada, Arief berharap keduanya justru dapat berkolaborasi.
Ia tidak melihat keberadaan KNMP sebagai upaya untuk menggantikan atau mematikan aktivitas TPI yang telah berjalan.
“Kalau saya berharapnya bisa semacam kolaborasi. Kalau kemudian ada nelayan yang berlabuh di sini dan bisa dilayani untuk lelang di situ, ya mengapa tidak, sepanjang menguntungkan nelayan,” katanya.
Arief menambahkan, hingga saat ini belum ada ketentuan bahwa seluruh hasil tangkapan nelayan harus masuk dan dilelang di Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam pelaksanaannya, salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan lahan. Persyaratan program mengharuskan lokasi pembangunan menggunakan lahan milik desa.
Menurut Arief, pihaknya tidak melihat adanya penolakan dari pemerintah desa maupun anggapan bahwa program tersebut merupakan kepentingan politik.
“Kami tidak melihat itu. Kesulitannya memang lebih kepada terbatasnya lahan,” ujarnya.
Keberadaan KNMP diharapkan pada akhirnya dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat pesisir. Selain mendukung aktivitas nelayan, fasilitas yang dibangun juga berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
“Harapannya nanti ketika sudah berjalan, potensinya bisa menyerap tenaga kerja lokal,” pungkas Arief. (Nungki)
