Bekasi, koranpelita.co – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana dengan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dan DPR RI.
Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi dalam rangka pengawasan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, Kamis (17/9/2026).
Kunjungan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperoleh masukan dan rekomendasi dalam meningkatkan sistem penanggulangan bencana di daerah. Plt Bupati Bekasi dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Setda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kabupaten Bekasi yang kompleks membutuhkan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan secara berkelanjutan.
Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi yang besar, sekaligus menghadapi berbagai potensi bencana dan risiko kebencanaan, khususnya yang berkaitan dengan faktor hidrometeorologi, kondisi lingkungan, serta perkembangan wilayah.
“Penanggulangan bencana tidak dapat hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun kesiapsiagaan, mitigasi, sistem peringatan dini, kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kesiapsiagaan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, lembaga kebencanaan, serta pemangku kepentingan lainnya perlu terus ditingkatkan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bekasi juga membuka ruang untuk pembahasan berbagai kebutuhan di lapangan, mulai dari penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana hingga pola koordinasi dalam penanggulangan bencana.
“Kami berharap kunjungan ini tidak hanya menjadi sarana untuk melihat kondisi di lapangan, tetapi juga menjadi ruang untuk berdiskusi secara terbuka mengenai berbagai tantangan yang kami hadapi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI dalam penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi.
Ia menyebut sejumlah aspek menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut, antara lain anggaran, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, peralatan serta logistik penanggulangan bencana.
Komisi VIII DPR RI juga memberikan perhatian terhadap penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Bekasi, termasuk kebutuhan air bersih masyarakat serta dampaknya terhadap lahan pertanian. “Kami ingin memastikan sejauh mana langkah antisipasi distribusi air bersih serta penanganan dampak kekeringan terhadap lahan pertanian dan kehidupan masyarakat berjalan di lapangan,” ujarnya.
Pemkab Bekasi sebelumnya telah menginstruksikan jajaran terkait, khususnya BPBD dan perangkat daerah lainnya, untuk menyampaikan data dan informasi kebencanaan secara terbuka dan komprehensif.
Hal tersebut diharapkan dapat mendukung evaluasi sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi.
Penguatan tersebut mencakup upaya membangun sistem yang lebih cepat, tanggap dan terkoordinasi, sehingga pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan perlindungan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri unsur BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kabupaten Bekasi, perangkat daerah terkait, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Perum Jasa Tirta dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. ( D nu).
