Jaksa Agung: Pemberantasan Korupsi di Daerah Tidak Boleh Kalah Gencar dengan Pusat

Penulis

01/04/2026

Jayapura, Koranpelita.co – Pemberantasan korupsi di daerah tidak boleh kalah gencar dengan pusat dan tidak boleh hanya terfokus pada dana desa melainkan juga harus berani menindak kasus-kasus dengan kerugian negara yang besar.

Jaksa Agung ST Burhahuddin mengingatkan hal tersebut ketika memberikan pengarahan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua yang dihadiri Kajati Papua Jefferdian dan seluruh jajarannya dalam kunjungan kerja di wilayah Kejati Papua, Selasa (30/03/2026) kemarin.

Jaksa Agung menyebutkan untuk Kejati Papua saat ini ada beberapa kasus-kasus besar yang sedang ditangani, termasuk dugaan korupsi dana PON XX Papua dan pembangunan sarana aerosport di Mimika.

Hanya saja Jaksa Agung menyoroti masalah optimalisasi pemulihan kerugian negara dari kasus-kasus korupsi, karena hingga kini masih terdapat tunggakan uang pengganti sebesar Rp97,14 Miliar di wilayah Kejati Papua.

Dia pun memberikan penekanan untuk bidang intelijen agar melakukan deteksi dini terhadap ancaman, gangguan serta pengawalan terhadap proyek-proyek strategis di Papua yang mencapai 38 proyek bernilai sekitar Rp3,7 triliun.

“Selain melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara agar memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara mendampingi pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran tanpa menyimpang dari hukum,” ujarnya.

Jaksa Agung juga mendorong penerapan keadilan restoratif yang selaras dengan kearifan lokal dari masyarakat Papua yang mengutamakan perdamaian. Meskipun, katanya, dalam beberapa perkara tindak pidana umum telah diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

“Tapi terdapat catatan mengenai minimnya jumlah balai rehabilitasi dan masih adanya tunggakan eksekusi terpidana serta barang bukti di berbagai Kejaksaan Negeri,” ucap mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ini.

Secara khusus Jaksa Agung juga meminta jajarannya di Papua profesionalisme menangani perkara yang menarik perhatian publik, seperti kasus penembakan pesawat Smart Air oleh kelompok criminal bersenjata di wilayah Merauke.

Jaksa Agung di bagian lain menegaskan penegakan hukum yang berkeadillan adalah merupakan kunci kesejahteraan terhadap masyarakat termasuk di Papua yang memiliki kekayaan alam luar biasa.

Karena itu, katanya, kekayaan alam yang luar biasa dan melimpah mulai dari emas hingga hasil laut harus dikelola secara legal. “Selain harus dilindungi melalui penegakan hukum yang tegas demi kesejahteraan masyarakat adat dan kemakmuran nasional,” tuturnya.

Terakhir Jaksa Agung memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh insan Adhyaksa di Papua atas dedikasi mereka dalam menjaga citra institusi sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan dipercaya masyarakat. (yadi)