Kota Bekasi, Koranpelita.co – Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya dalam mendukung sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi MBG yang digelar di Hotel Santika Harapan Indah. Kegiatan ini dipimpin oleh Dadang Hendrayuda dan diikuti oleh unsur Forkopimda serta perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa Program MBG merupakan kebijakan prioritas Presiden Republik Indonesia yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
“Seluruh pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam memastikan implementasi program berjalan efektif, tepat sasaran, dan merata,” ujarnya.
Rapat koordinasi lintas sektor tersebut membahas berbagai aspek strategis dalam penyelenggaraan MBG, antara lain penguatan sistem monitoring, validasi data penerima manfaat, serta evaluasi capaian pelaksanaan program di daerah.
Selain itu, tata kelola program diarahkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur dan terintegrasi. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pemenuhan standar keamanan pangan, hingga distribusi, diharapkan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi mendukung penuh pelaksanaan program tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan siap menjalankan fungsi pendampingan, mitigasi risiko, serta pengawasan secara berkelanjutan guna memastikan program berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
“Rapat evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap asupan makanan yang diterima masyarakat memiliki kualitas yang baik, aman, dan memenuhi standar gizi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dapur penyedia MBG wajib memenuhi standar ketat, antara lain sertifikasi halal, laik higiene sanitasi, ketersediaan tenaga pengolah makanan yang kompeten, serta sistem pengendalian keamanan pangan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan uji kelayakan air juga menjadi syarat utama.
Pemerintah Kota Bekasi memandang Program MBG sebagai langkah strategis dalam mendukung penurunan angka stunting dan kemiskinan, sekaligus mendorong terwujudnya generasi yang sehat dan produktif.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan sistem pengawasan yang komprehensif, diharapkan pelaksanaan Program MBG dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (D nu).
