Jakarta, Koranpelita.co – Kelompok kerja (Pokja) Desk Kordinasi Penerimaan Devisa Negara mengadakan rapat perdana dipimpin Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjam Intelijen) Sarjono Turin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.
Dalam rapat dihadiri perwakilan masing-masing pemangku kepentingan dari sejumlah Kementerian dan Lembaga antara lain membahas strategi peningkatan pendapatan devisa melalui sektor ekspor, impor dan jasa.
“Serta pemetaan solusi untuk mengatasi kebocoran penerimaan negara maupun perbaikan tata Kelola,” tutur Turin dalam keterangannya seperti disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar, Rabu (18/12/2024).
Dia menyebutkan sebelumnya pada rapat tersebut Pokja desk Koordinasi Penerimaan Devisa Negara yang terdiri dari tiga Pokja menyampaikan informasi berupa data-data devisa sesuai Pokja lembaga masing-masing.
”Ketiga Pokja yaitu Pokja Devisa Hasil Ekspor, Pokja Devisa Pembayaran Impor dan Pokja Sektor Jasa,” katanya seraya menyebutkan ketiga Pokja anggotanya terdiri dari 17 kementerian dan lembaga.
Selain itu, tuturnya, ada sejumlah isu strategis yang dibahas dalam rapat antara lain terkait Stockpile Bauksit di Kepulauan Riau. “Dimana terdapat 5 juta ton bijih bauksit yang masih tertahan di berbagai lokasi di Kepulauan Riau.”
Sehingga, kata dia, dengan asumsi nilai jual sebesar 20 juta dolar AS per ton, devisa yang berpotensi dihasilkan mencapai sebesar 100 juta dolar AS. “Tapi regulasi terkait penjualan barang milik negara ini masih perlu disusun oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Kemudian, ucapnya, yang dibahas soal titik rawan kebocoran ekspor dengan beberapa modus kebocoran. “Seperti pengiriman barang antar pulau yang menyimpang ke luar negeri dan Kementerian Perdagangan telah menerbitkan regulasi terkait kewajiban laporan manifest kapal, yang akan efektif sepenuhnya pada 2025.”
Selain itu, kata Turin, dibahas soal optimalisasi devisa pembayaran impor dimana nilai impor bahan baku penolong mencapai 71 persen dari total impor nasional. “Karena itu strategi pengendalian impor dan pemanfaatan bahan baku untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik menjadi fokus utama Pokja Impor,” ucapnya.
Terakhir, ujarnya, yang dibahas terkait optimalisasi devisa sektor Jasa, dimana masih terdapat Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belum terdata dan tercatat pada data statistik pada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekitar 50 persen dari jumlah PMI yang resmi.
“Ini tentunya mempengaruhi nilai penerimaan devisa negara yang riil dan sebagai pembanding perolehan devisa negara dari PMI Tahun 2023 sekitar 227 triliun,” ucap mantan Kajati Sumatera Selatan ini.
Dia pun menyebutkan melalui koordinasi Desk ini pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi antar lembaga guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi devisa negara.
“Rapat lanjutan Pokja Devisa Negara dijadwalkan untuk membahas implementasi program kerja yang telah disepakati dan memastikan peningkatan devisa negara secara signifikan,” ucap Turin.(yadi)
- PT PMM Bantah Selundupkan Barang Berbahaya dan Dilarang Diekspor dalam 15 Kontainer - 29/05/2026
- Satgas PKH Tinjau 25 Kontainer Berisikan Mineral “Rare Earth” yang Gagal Diselundupkan ke Luar Negeri - 28/05/2026
- Dua Komisioner Ombudsman Terjerat Korupsi, Pengamat: Bukti Sekecil Apapun Kekuasaan Cenderug Korup - 28/05/2026
