Jakarta, Koranpelita.co – Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2024-2029 telah terpilih melalui pemungutan suara yang dilakukan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (21/11/2024)
Namun “back ground” atau latar belakang para pimpinan KPK yang antara lain berasal dari aparat Kepolisian dan Kejaksaan mendapat sorotan tajam sejumlah pihak termasuk pengamat hukum Abdul Fickar Hadjar.
“Karena terpilihnya pimpinan KPK sekarang adalah gambaran buruk perkembangan independensi penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi,” tutur pengamat hukum Fickar dalam keterangannya yang diterima Koranpelita.co, Jumat (22/11/2024).
Masalahnya, kata Fickar, dari person komisioner KPK terpilih justru berasal dari latar belakang aparatur penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan yang menjadi dasar pertimbangan atau konsideransi Undang-Undang dilahirkannya KPK.
“Yaitu lemah dan tidak objektifnya aparatur penegak hukum pemerintahan dalam pemberantasan korupsi,” ujar mantan staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini.
Oleh karena itu, tuturnya, dengan hasil pilihan ini Komisi III DPR RI telah sengaja menjadi limbung akan fakta sejarah dan fakta ini bisa membangun prasangka bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pelemahan KPK.
“Karena itu tuntas sudah KPK menjadi lembaga bagian dari kekuasaan. Karena secara sistemik KPK berada di ranah eksekutif yang diisi personil-personil yang berasal dari kekuasaan ekskutif,” ujarnya.
Seperti diketahui Komisi III DPR RI pada Kamis kemarin melaksanakan pemungutan suara untuk memilih lima nama dari 10 nama calon pimpinan KPK dan sekaligus memilih Ketua KPK.
Dalam pemungutan suara tersebut terpilih lima pimpinan KPK yaitu Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono dan Ibnu Basuki Widodo.
Sementara itu untuk Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto yang berlatar-belakang kepolisian. Adapun komisioner lainnya yaitu Fitroh Rohcahyanto dan Johanis Tanak berlatar-belakang jaksa.
Sedangkan Agus Joko Pramono mantan Wakil Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Ibnu Basuki Widodo yang berlatar-belakang hakim.(yadi)
