KORANPELITA.CO – Lagi-lagi sebuah artikel kelas internasional ditulis di The New York Times (www.nytimes.com) berjudul “Putra Presiden ada dalam Foto Pemilu Indonesia, Apakah ini Demokrasi atau Dinasti ?”. Ditulis oleh Richard C Paddock dan Muktita Suhartono yang melaporkannya langsung dari Solo pada hari Sabtu (06/01) yang lalu.
(https://www.nytimes.com/2024/01/06/world/asia/indonesia-presidential-election-dynasty.html)
Tulisan yang cukup lengkap dan komprehensif ini memuat juga pendapat beberapa narasumber, antara lain Yoes C Kenawas (seorang Peneliti dari Universitas Atma Jaya), Titi Anggraini (dosen Universitas Indonesia) dan Ian Wilson (dosen senior di Universitas Murdoch Perth).
Memotret mulai dari perjalanan karir awal sebagai pebisnis katering dan Wali Kota Solo, kemudian keputusan pamannya selaku Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) yang membuatnya bisa mulus jadi salahsatu kandidat cawapres.
“Artikel ini benar-benar mengupas secara dalam apa yang disebutnya sebagai Dinasti Politik tersebut,” kata Pengamat Telematika dan Multimedia Roy Suryo melalui sambungan selulernya di Jakarta, Senin (08/01/2024).
“Sebagai orang Indonesia kita seharusnya sangat malu karena semua yang terjadi didalam proses demokrasi di dalam negeri saat ini sudah menjadi konsumsi media internasional alias dibaca secara terbuka oleh masyarakat dunia sebagaimana liputan TNYT ini,” ungkapnya.
“Semua dituliskannya dengan sangat detail dan nyaris tidak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi di era globalisasi teknologi dan komunikasi,” tambahnya.
Lebih lanjut Roy mengatakan, dalam debat capres yang baru saja berlangsung Minggu (07/01) semalam di Istora Senayan Jakarta, sempat diulas juga soal pentingnya ketahanan digital, sampai-sampai ada istilah “Duta besar Siber”.
“Tetapi jangankan sampai ke era perang asimetris, seperti yang disebut-sebut semalam, proses demokrasi yang sekarang berjalan saja sudah sedemikian dibuka dan (maaf ini hanya istilah) ‘ditelanjangi’ oleh media-media asing sebagaimana artikel tersebut, dan mereka pun sudah mempertanyakannya sebagai dinasti atau demokrasi,” tutupnya. (red1)
