Jakarta, Koranpelita.co – Sikap tak kompromi dalam penertiban kawasan hutan kembali ditunjukan pemerintah dengan menindak tegas PT GSL dan PT RAPP. Setelah Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan kedua perusahaan diduga berkegiatan ilegal di dalam kawasan hutan Provinsi Riau.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengungkapkan untuk PT GSL temuannya yaitu pabrik kelapa sawit non kebunnya yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi terindikasi membeli dan mengolah hasil kebun sawit bersumber dari kegiatan di kawasan hutan tanpa izin.
“Selain kehadiran pabrik kelapa sawit PT GSL diduga juga menjadi penyebab semakin masifnya kegiatan perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan sebagai kebun kelapa sawit,” tutur Anang dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Oleh karena itu, ujar Anang, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare di Kabupaten Kuansing dan selanjutnya terhadap areal kawasan hutan yang ditolak dilepas untuk dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.
Sementara itu, katanya, terhadap PT RAPP yang memiliki areal kerja seluas 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.
Dia menuturkan sejumlah temuan menjadi pertimbangan pemerintah mencabut izin PT RAPP. Antara lain adanya temuan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
“Serta permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera,” ujar Anang seraya menyebutkan atas pencabutan izin tersebut seluruh kegiatan PT RAPP di areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara.
“Tapi kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum kedua perusahaan tetap berlaku. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan,” ujar Anang.
Sehingga, tegasnya, setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya.
“Pemerintah melalui Satgas PKH juga berkomitmen untuk terus memerangi berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan serta memperbaiki tata kelola hutan sesuai dengan fungsinya,” ujarnya.
Dia menambahkan Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui sinergi lintas Kementerian dan Lembaga demi mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(yadi)
- Tak Kompromi, Pemerintah Tindak PT GSL dan PT RAPP karena Berkegiatan Ilegal di dalam Kawasan Hutan - 21/11/2026
- Perdana dan Terobosan Kejaksaan Musnahkan 1.730 Bal Pakaian Bekas Manfaatkan Boiler Mesin PLTU - 19/11/2026
- Seharusnya Bahu-Membahu, Febrie Sesalkan Tindakan Listyo dkk Turut Menyadap Kejaksaan - 19/11/2026



