KORANPELITA.CO – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Demak mulai memperkuat pendampingan kepada partai politik penerima bantuan keuangan daerah. Seluruh partai politik diminta segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik (Banpol) tahun anggaran 2026.
Bakesbangpol Demak bahkan memasang target laporan tersebut sudah terkumpul pada minggu kedua Januari 2027 untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Target tersebut disampaikan Kepala Bakesbangpol Demak, Kendarsih Iriani, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Pengelolaan Pengaduan Tingkat Kabupaten Demak yang berlangsung di Aula Kesbangpol Demak, Jumat, (20/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bakesbangpol juga menggelar pendampingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban Banpol dengan menghadirkan auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.
Kendarsih mengatakan, bantuan keuangan partai politik merupakan amanah yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penggunaan, penatausahaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
“Penyusunan laporan pertanggungjawaban bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan atas penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah,” ujar Kendarsih.
Ia mengingatkan seluruh pengurus partai politik agar tidak menunggu hingga batas akhir penyampaian laporan. Persiapan dokumen perlu dilakukan secara bertahap untuk menghindari kekurangan administrasi.
“Kita ini satu tim. Jangan sampai ada yang tertinggal. Meskipun batas waktu paling lambat Januari, target kita minggu kedua Januari sudah bisa mengumpulkan laporan ke BPK,” tegasnya.
Selain pendampingan penyusunan laporan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi progres penginputan data dan dokumen melalui aplikasi Ola Banpol.
Kendarsih meminta seluruh partai politik memeriksa kembali kelengkapan dokumen yang telah diunggah. Data yang disampaikan harus sesuai kondisi sebenarnya, lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta bendahara dan petugas administrasi partai politik meningkatkan koordinasi dengan Bakesbangpol apabila menemukan kendala dalam proses penyusunan laporan.
Menurut Kendarsih, pendampingan lintas instansi selama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membantu partai politik memahami tata kelola keuangan. Bakesbangpol sebelumnya juga telah menghadirkan narasumber dari BPK, Inspektorat, hingga Kantor Pelayanan Pajak.
Ia menyebut ketertiban administrasi Banpol turut mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten Demak.
Kendarsih mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya, administrasi Banpol tidak mendapatkan catatan rekomendasi dari BPK. Kondisi tersebut turut mendukung kelancaran proses pencairan bantuan keuangan tahun 2026.
“Alhamdulillah, administrasi Banpol juga tertib. Rekomendasi BPK tidak ada catatan sehingga kita bisa langsung mencairkan bantuan keuangan tahun 2026. Harapannya, tahun 2027 juga demikian,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Demak, Endang Susilowati, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola bantuan keuangan partai politik.
Menurutnya, Banpol merupakan dukungan pemerintah daerah untuk menunjang pendidikan politik masyarakat, meningkatkan kesadaran politik, serta memperkuat kelembagaan partai politik.
“Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan pengarahan dan pendampingan teknis secara langsung dari Inspektorat Daerah Kabupaten Demak,” jelas Endang.
Pendampingan tersebut menghadirkan Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Demak, Arif Darmawan, sebagai narasumber.
Melalui kegiatan ini, Bakesbangpol Demak berharap seluruh partai politik penerima bantuan keuangan dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu. Pemerintah daerah juga mendorong agar prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam setiap pengelolaan anggaran publik. (Nungki)



