
Jakarta, koranpelita.co – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian negara memasuki babak penting. DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Gedung Nusantara II DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 361 anggota dewan.
Agenda pengambilan keputusan ini menjadi momentum penting setelah pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung panjang, bahkan telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan tingkat pertama. Ia menegaskan, regulasi ini dibutuhkan untuk mengubah orientasi penegakan hukum yang selama ini lebih banyak berfokus pada pemidanaan pelaku, sementara pengembalian aset hasil kejahatan belum optimal.
Menurut Habiburokhman, negara tidak cukup hanya menghukum pelaku tindak pidana. Aset yang berasal dari kejahatan juga harus dapat dipulihkan agar kerugian negara dan hak-hak korban bisa dikembalikan.
Komisi III DPR RI sendiri telah melakukan pembahasan intensif sejak Agustus 2025. Sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum digelar dengan melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa, serta berbagai elemen lainnya.
Pembahasan juga melibatkan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan sosialisasi oleh 46 anggota Komisi III di daerah pemilihan masing-masing. Sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) turut disempurnakan dalam proses pembahasan.
Salah satu poin penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang.
Mekanisme ini diharapkan menjadi solusi ketika pemulihan aset terkendala karena pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau menghadapi kondisi lain yang menghambat proses peradilan.
Namun, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan melalui prosedur hukum dengan menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik.
Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
RUU ini juga mengatur tata kelola aset sitaan dan rampasan, mekanisme pengawasan, serta sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini yang mewakili Presiden RI menyampaikan pendapat akhir pemerintah dalam rapat paripurna tersebut.
Rini menilai, pengaturan perampasan aset selama ini masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan penegakan hukum dan perkembangan kejahatan modern.
Karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan aset hasil tindak pidana dapat dipulihkan secara efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dalam pernyataan akhirnya, Rini secara tegas menyampaikan persetujuan pemerintah terhadap RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Atas nama Pemerintah, kami menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujarnya.
Dengan adanya regulasi ini, perampasan aset diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan hasil tindak pidana tidak terus dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.
Meski demikian, efektivitas penerapannya akan sangat ditentukan oleh transparansi, akuntabilitas, pengawasan independen, serta konsistensi penegakan hukum.
Sebab, kewenangan besar dalam perampasan aset harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat agar tidak berubah menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan. (*/Red).
- DPR dan Pemerintah Sepakat Sahkan RUU Perampasan Aset - 19/11/2026
- Pemkab Bekasi Padukan Job Fair dan CSR - 19/11/2026
- Harkannas ke-13, Bekasi Dorong Konsumsi Ikan dan UMKM - 19/11/2026


