Sri Sultan Masuk Bursa Gantikan Gibran, Tapi Jangan Korbankan Kepemimpinan DIY

‎KORANPELITA.CO – Munculnya nama Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam bursa kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI menuai perhatian. Selain dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas kepemimpinan, wacana tersebut juga menyisakan persoalan terkait keberlanjutan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pengamat Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM), Muhammad Akbar Maulana, menilai munculnya nama Sri Sultan dalam diskursus politik nasional menarik untuk dicermati. Namun, menurutnya, pembahasan tidak boleh hanya berorientasi pada figur yang dinilai layak menduduki kursi Wakil Presiden, tetapi juga harus memperhitungkan konsekuensi yang ditimbulkan bagi daerah.

Akbar mengatakan, dari sisi pengalaman dan rekam jejak, Sri Sultan merupakan figur yang memiliki kapasitas kuat dalam menjalankan pemerintahan.

Pengalamannya sebagai Gubernur DIY sekaligus pemimpin Keraton Yogyakarta menjadi modal penting apabila dipercaya mengemban amanah di tingkat nasional.

“Dari sisi pengalaman, Sri Sultan tentu bukan sosok yang diragukan. Beliau memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan, baik sebagai Gubernur DIY maupun sebagai pemimpin Keraton Yogyakarta. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk menjalankan tugas di tingkat nasional,” kata Akbar kepada koranpelita.co, Jakarta, Senin (16/11/2026).

BACA JUGA:  Libatkan 2.500 Personel Gabungan, Wali Kota Tangerang : Satlinmas Jadi Kekuatan Baru Jaga Kamtibmas

Menurutnya, Sri Sultan memiliki pemahaman kuat mengenai tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, serta dinamika masyarakat. Kemampuannya menjaga stabilitas daerah dan merawat hubungan antara pemerintah, masyarakat, serta nilai-nilai budaya juga menjadi keunggulan tersendiri.

Meski demikian, Akbar mengingatkan bahwa persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden tidak bisa hanya dilihat dari kapasitas personal seorang kandidat. Ada konsekuensi kelembagaan yang harus diperhitungkan, terutama menyangkut masa depan pemerintahan DIY.

“Saat ini, Sri Sultan menjalankan dua peran penting, yaitu sebagai Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta. Jika beliau masuk ke pemerintahan pusat sebagai Wakil Presiden, tentu muncul pertanyaan tentang bagaimana keberlanjutan kepemimpinan di Yogyakarta,” terangnya.

Ia menjelaskan, DIY memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah lain. Begitu pula kedudukan Sultan dalam lingkungan Keraton Yogyakarta yang memiliki dimensi historis, budaya, dan pemerintahan.

BACA JUGA:  Susun APBD 2027, OPD Diminta Patuhi Instruksi Bupati

‎“Persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai pergantian jabatan biasa. Harus ada pertimbangan mengenai kesinambungan pemerintahan, keberlanjutan dalam kepemimpinan, serta stabilitas sosial dan budaya di Yogyakarta,” ungkapnya.

Akbar menegaskan, jangan sampai dinamika politik di tingkat pusat dalam mencari pengganti Wakil Presiden justru memunculkan persoalan baru di daerah. Menurutnya, kepentingan nasional harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Yogyakarta.

“Sri Sultan memang memiliki kapasitas dan pengalaman yang kuat, tetapi kepentingan masyarakat Yogyakarta juga harus menjadi pertimbangan. Pemerintahan nasional membutuhkan figur yang berpengalaman, sementara Yogyakarta juga membutuhkan kepemimpinan yang tetap berjalan dengan baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menilai persoalan mendasar dalam wacana tersebut bukan sekadar apakah Sri Sultan layak menjadi Wakil Presiden, melainkan bagaimana konsekuensi politik dan pemerintahan apabila figur yang saat ini memimpin DIY masuk ke dalam pemerintahan pusat.

BACA JUGA:  Guru Besar Prof Suparji: Sangat Tepat Pasal Makar Disangkakan Juga kepada Listyo dkk

“Jadi, nama Sri Sultan sah-sah saja menjadi bagian dari diskursus politik nasional. Namun, pembahasannya harus dilakukan secara objektif dan tidak hanya didasarkan pada popularitas atau rekam jejak pribadi. Setiap pilihan politik tentu memiliki konsekuensi yang harus dihitung secara matang. Jangan sampai kita menyelesaikan persoalan di tingkat pusat, tetapi justru membuka persoalan baru di daerah,” imbuhnya.

‎Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan hanya sosok pengganti Wakil Presiden, melainkan keputusan yang benar-benar mempertimbangkan kepentingan nasional sekaligus menjaga kesinambungan pemerintahan di daerah,” tutupnya. (er/red/*)