Jakarta, Koranpelita.co – Langkah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengembangkan pengusutan kasus dugaan penyadapan menjadi perbuatan makar terhadap Presiden yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan mendapat respon positif dari Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad.
Menurut Suparji sangatlah tepat jika pasal makar yang dalam KUHP diatur dalam pasal 191, 192, 193, 194, 195 dan 196 disangkakan juga ke LSP selain pasal-pasal Penyadapan dan Akses Ilegal serta yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
“Apalagi dugaan perbuatan makar tersebut didahului bukti perbuatan persiapan yang dalam pasal 15 salah satunya berupa pengumpulan informasi. Nah penyadapan itu kan pengumpulan informasi,” ungkap Suparji kepada Koranpelita.co, Selasa (17/11/2026).
Suparji pun menyebutkan karena yang disadap adalah presiden dan yang menyadap adalah oknum Polri maka tentu yang menjadi pertanyaan adalah tujuannya untuk apa. “Kalau tujuannya (pasal) 191 itu kan untuk membunuh presiden atau membuat presiden tidak berdaya dalam menjalankan tugasnya.”
Kemudian, katanya, kalau (pasal) 193 maka tujuannya yaitu menggulingkan pemerintah dengan cara yang tidak sah. “Sekarang kan untuk apa sampai harus menyadap presiden? Bisa jadi untuk menggulingkan pemerintahnya dan muncul kan banyak informasi seperti itu diduga dari hasil penyadapan.”
Dia mencontohkan misalnya banyak letupan-letupan di masyarakat seperti adanya berbagai aksi demo dan yang lainnya yang kemungkinan dampak dari penyadapan. “Seperti tiba-tiba juga dolar naik, tiba-tiba inflasi dan tiba- tiba pasar modal anjlok.”
Menurutnya bukti-bukti awal tersebut tentunya perlu ditindaklanjuti penyidik. “Karena tujuannya apa sih sampai rupiah anjlok, inflasi naik, pasar modal nggak jelas, saham turun. Ya pastinya supaya muncul krisis kepercayaan kepada presiden atau pemerintah. Jadi saya berasumsi cukup kuat pemenuhan unsur makar tadi itu.”
Namun Suparji tidak percaya perbuatan LSP dan kawan-kawan menyadap bukah kehendak dari LSP. “Saya tidak percaya dan tidak mungkin kehendak sendiri LSP. Nah itulah tugas dari penyidik untuk mencari siapa yang memerintahkan atau menyuruhnya.”
Dia malah sebaliknya sangat yakin penyidik sangat bisa mengungkap siapa yang memerintahkan LSP untuk menyadap presiden. “Dari bukti-bukti elektronik nanti sangat bisa diketahui. Karena itu harus segera dikloning dari hasil sadapan bekerjasama operator. Selain handphone-handphone harus disita semua dan itu yang kita enggak mau ada kompromi.
Karena, katanya, sekarang seolah-olah berhenti pada end user-nya yaitu LSP. ‘Padahal diduga masih ada yang di atasnya. Tinggal penyidik sekarang harus bekerja keras menemukan bukti bukti sadapan itu untuk apa dan siapa yang nyuruh.”
Dia menambahkan tragedi pertama kalinya seorang Kapolri menyadap Presiden tidak terlepas karena ada pihak-pihak yang sangat ambisius ingin mempertahankan kekuasaan.
Seperti diketahui dalam kasus Listyo dan kawan-kawan, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan makar dengan terduga Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Irjen (Pol) Ahrie Sonta Nasution, Irjen (Pol) Eko Hadi Santoso dan Irjen (Pol) Slamet Uliandi.
Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Jenderal Asep Safrudin di DPR RI dalam keterangannya pada Kamis (12/11/2026) menyampaikan pihaknya menerbitkan LP setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber bersama Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar.(yadi)
- Guru Besar Prof Suparji: Sangat Tepat Pasal Makar Disangkakan Juga kepada Listyo dkk - 17/11/2026
- Kejagung “Kebut” Periksa Belasan Saksi Dalami Dua Kasus Korupsi Terkait Penambangan dan Ekspor Nikel Ilegal - 15/11/2026
- Kejagung: Pemanfaatan Sementara Barang Rampasan Negara Langkah Strategis Jaga Kondisi dan Nilai Aset - 13/11/2026



