KORANPELITA.CO – Polemik mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden mulai menjadi perbincangan di kalangan akar rumput (grassroot). Isu tersebut tidak hanya menyangkut kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia, tetapi juga berpotensi memicu pergeseran peta kekuatan politik nasional.
Sejumlah nama dan kekuatan politik mulai diperbincangkan sebagai kandidat pengganti. PDIP dinilai berpotensi menjadi pilihan untuk merangkul koalisi sekaligus memenuhi komitmen politik Batu Tulis. Sementara itu, PKS juga disebut-sebut sebagai alternatif, mengingat posisinya sebagai salah satu mitra politik Prabowo.
Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Muastabsyirotul Ummah, menilai polemik mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak sekadar menyangkut persoalan pergantian pejabat. Menurutnya, dinamika tersebut berpotensi menjadi bagian dari manuver dan kompromi politik di tingkat elite yang dapat memengaruhi peta kekuatan politik nasional hingga menjelang Pilpres 2029.
”Dinamika tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan pergantian jabatan. Ada sejumlah kemungkinan manuver politik yang dinilai berada di balik isu pengunduran diri Gibran,” kata Muastabsyirotul, Bandung, Kamis (12/11/2026).
Pertama, pengunduran diri tersebut bisa saja menjadi bagian dari pertukaran kepentingan politik. Salah satu skenario yang berkembang adalah adanya kesepakatan agar persoalan dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo (LSP) tidak berkembang hingga mengungkap pihak yang diduga menjadi penerima akhir (end user), yang dalam pandangan publik diarahkan kepada Jokowi.
Kedua, apabila Gibran menghadapi proses pemakzulan melalui mekanisme hak menyatakan pendapat DPR, konsekuensi politiknya dinilai bisa jauh lebih besar. Skenario tersebut berpotensi membuka ruang bagi pengusutan lebih jauh terhadap berbagai persoalan politik, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak lain yang selama ini menjadi sorotan publik.
”Dalam situasi demikian, persoalan yang semula hanya menyangkut posisi Wakil Presiden bisa berkembang menjadi pertarungan politik yang lebih luas dan menyeret berbagai kepentingan elite.
Meski demikian, tampaknya sebagian elite politik justru membuka ruang bagi kemungkinan pertukaran kepentingan melalui skenario pertama,” paparnya.
Langkah tersebut dinilai lebih memungkinkan untuk meredam gejolak sekaligus menjaga keseimbangan kekuatan politik.
Di sisi lain, ia menyayangkan apabila pengunduran diri Gibran justru menjadi momentum bagi dirinya untuk membangun kembali kekuatan politik menjelang Pilpres 2029.
Menurutnya, basis pendukung Jokowi dan Gibran masih cukup besar dan militan. Kondisi ini memungkinkan Gibran kembali memperoleh panggung politik, meskipun harus melewati dinamika dan tekanan politik saat ini.
”Mereka memiliki kesukaan terhadap tokoh tanpa ada pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan rekam jejak kebijakan, keputusan politik yang dihasilkan, dan sebagainya. Tetapi lebih sosiologis, hanya karena suka sebagai dampak dari branding orang biasa,” ungkapnya.
Ia menilai, Gibran masih memiliki cukup waktu untuk memulihkan citra dan membangun kembali kekuatan politiknya. Karena itu, pengunduran diri ataupun dinamika politik yang sedang berlangsung belum tentu menjadi akhir perjalanan politik Gibran.
“Gibran punya waktu dan amunisi untuk revive, dan politik sandera seperti ini kemungkinan terulang lagi di 2029,” tandasnya. (er/re ed/*)
