KORANPELITA.CO – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar memilih wakil presiden yang loyal, memahami visi pemerintah, dan tidak berambisi merebut kekuasaan.
Pernyataan itu disampaikan Jerry merespons pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie, mengenai kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
”Yang perlu diingat, wakil presiden harus benar-benar mendukung visi dan misi Prabowo. Memahami apa yang diinginkan Presiden, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan justru menyusun kekuatan untuk mengambil kekuasaan,” kata Jerry melalui sambungan selulernya kepada koranpelita.co, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Jerry, terdapat tiga nama dari internal Gerindra yang berpotensi dipilih Prabowo, yakni Sugiono yang menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta Prasetyo Hadi yang menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Jerry juga menjelaskan alasan tidak memasukkan Sufmi Dasco Ahmad dalam daftar tersebut. Ia menilai Puan Maharani berpeluang mengisi posisi wakil presiden, sementara Dasco berpotensi naik menjadi Ketua DPR RI.
”Ini tentunya penting untuk konsolidasi kekuatan di parlemen,” ungkapnya.
Dari partai koalisi, Jerry menyebut tiga nama yang juga berpeluang dipertimbangkan Prabowo, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan.
Meski demikian, ia menilai Puan memiliki sejumlah faktor politik yang patut diperhitungkan. Di antaranya sikap PDIP yang dinilai vokal menyuarakan pemakzulan Gibran, kekuatan partai di parlemen, serta basis massa yang loyal.
Sebelumnya, Rabu (11/11) Ketua Umum Projo Budi Arie dikabarkan membenarkan kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Surat pengunduran diri itu disebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Isu tersebut mencuat setelah muncul polemik terkait putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran dalam proses Pemilu 2024.
Namun pada hari Rabu (11/11/2026) tersebut, sebanyak 120 anggota DPR RI juga disebut mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Gibran. (er/red)
