KORANPELITA.CO – Posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menghadapi tekanan serius. Dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), kini menjadi sorotan dalam polemik persyaratan pendidikan yang selama ini membayangi putra mantan Presiden Joko Widodo tersebut.
Pakar politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), DR Jerry Massie Ph.D., menilai perkembangan hukum tersebut berpotensi menjadi titik balik bagi perjalanan politik Gibran.
Menurut Jerry, persoalan ini tidak lagi sebatas perdebatan mengenai dokumen pendidikan. Dampaknya berpotensi merembet ke ranah legitimasi politik, soliditas koalisi pemerintahan, hingga masa depan jabatan wakil presiden.
”Ini bukan persoalan kecil. Ketika dua lembaga peradilan mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran, maka konsekuensi politiknya tidak bisa dianggap sepele. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi tekanan politik yang lebih besar,” demikian kata Jerry kepada redaksi koranpelita.co melalui sambungan selulernya, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia mengidentifikasi sedikitnya lima sinyalemen yang menurutnya dapat memperbesar ancaman terhadap posisi Gibran.
1. Putusan MK dan MA: Tekanan Hukum Semakin Nyata
Jerry menempatkan putusan MK dan MA sebagai faktor paling krusial.
Pada 6 Oktober 2026, MK dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden karena permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Tekanan semakin menguat setelah MA melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. MA menyatakan dokumen tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.
”Disinilah persoalannya menjadi serius. Putusan MA mengenai dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah dan lembaga terkait harus menjelaskan konsekuensi administratif maupun hukumnya,” kata Jerry.
Ia menilai perkembangan tersebut menjadi tekanan baru bagi Gibran sekaligus menguji keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan pengadilan.
2. Prabowo Dinilai Tidak Akan Mempertaruhkan Pemerintahannya
Sinyal kedua, menurut Jerry, berkaitan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap polemik hukum yang menyeret nama wakil presidennya.
Jerry membaca pernyataan Prabowo yang tidak akan mengintervensi proses hukum sebagai sinyal bahwa Gibran tidak otomatis memperoleh perlindungan politik dari kepala negara.
”Prabowo tentu harus memikirkan stabilitas pemerintahannya sendiri. Jangan sampai persoalan yang membelit seorang pejabat justru menjadi beban bagi seluruh pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Jerry, apabila Prabowo memilih menjaga jarak dari polemik tersebut, Gibran harus menghadapi tekanan politik dengan kekuatan dukungannya sendiri.
Ia juga menilai dinamika pergantian Kapolri dan melemahnya pengaruh sejumlah tokoh yang sebelumnya dekat dengan kekuasaan menjadi bagian dari perubahan peta politik nasional.
3. Soliditas Partai Koalisi Mulai Menjadi Tanda Tanya
Faktor ketiga adalah sikap partai-partai politik di parlemen.
Jerry melihat peluang munculnya tekanan politik melalui DPR RI apabila partai-partai mulai mengambil posisi berbeda terhadap persoalan Gibran.
Ia menyoroti sikap PKS yang sejak awal mengkritisi persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Selain itu, PDIP juga menjadi salah satu partai yang dinilainya berpotensi mendorong langkah politik lebih jauh.
”Jangan anggap persoalan ini hanya urusan satu atau dua partai. Ketika persoalan hukum sudah menyentuh persyaratan seorang pejabat negara, partai-partai di parlemen tentu harus menentukan sikap,” ungkapnya.
Jerry juga menyoroti posisi PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep. Menurutnya, dukungan keluarga maupun partai tidak otomatis cukup untuk mempertahankan posisi politik Gibran apabila tekanan di parlemen semakin besar.
“Jadi agak sulit ya, Gibran mengandalkan Partai PSI yang diketuai adiknya Kaesang. Alasan utamanya 3 kader terbaiik mereka baru saja mundur, yang ketigannye masuk dalam kabinet Prabowo yakni Sekjen Raja Juli Anthony (Menteri Kehutanan), Giring “Nidji” (Wamen Kebudayaan) dan Oka Bagus Isyana (Wamen Peranan Perempuan).
Ini secara deskritif memberikan sinyal bahwa PSI sudah “out dari koalisi” kabinet Prabowo.
Ia menilai hak angket dan berbagai instrumen politik DPR berpotensi menjadi bagian dari dinamika tersebut.
4. Tekanan Publik dan Kelompok Mainstream
Sinyal keempat berasal dari meningkatnya perhatian dan desakan masyarakat terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Jerry menilai persoalan tersebut telah berkembang menjadi isu kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan proses demokrasi.
Ia juga mengkritik pola komunikasi politik para pendukung Gibran (relawan bayaran/buzer) yang menurutnya kerap memperkeruh suasana.
”Kalau ingin menyelamatkan posisi politik seseorang, jangan justru menciptakan kegaduhan. Politik membutuhkan komunikasi, pendekatan, dan kemampuan membaca situasi. Bukan sekadar mengerahkan relawan atau buzzer untuk menyerang pihak yang berbeda pandangan,” tegasnya.
“Coba seandainya dengan komunikasi yang baik, lobi politik sampai pendekatan persuasif bisa dilakukan, tanpa bikin gaduh barangkali cara ini akan mampu menyelamatlkan Gibran dari pemakzulan. Ambisi Jokowi untuk menaikan Gibran sebagai presiden pupus sudah, lantaran sudah dibaca publik dan parpol pengusung,” paparnya.
Jerry berpandangan bahwa tekanan publik dapat semakin membesar apabila tidak ada penjelasan terbuka dari lembaga-lembaga yang berwenang.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dijawab melalui transparansi dan mekanisme hukum, bukan sekadar perang opini di media sosial.
5. Penurunan Foto Gibran Dinilai Sebagai Simbol Resistensi
Sinyal kelima yang disoroti Jerry adalah fenomena penurunan foto atau gambar Gibran di sejumlah daerah.
Ia menilai fenomena tersebut, apabila terjadi dan terverifikasi, dapat menjadi simbol munculnya resistensi politik terhadap sosok wakil presiden.
“Ini sinyalemen kuat Gibran bakal dimakzulkan. Semua perbuatan bapaknya pasti akan mendapat karma. Jokowi juga berpotensi dipidana dalam kasus dugaan ijasah palsu dan anaknya pun tersandung kasus yang hampir mirip,” bebernya.
”Simbol politik terkadang berbicara lebih keras daripada pernyataan. Ketika gambar seorang pejabat mulai diturunkan, hal itu bisa mencerminkan adanya penolakan. Tetapi tentu harus dilihat konteks dan skalanya, jangan langsung digeneralisasi,” ujarnya.
Jerry menilai berbagai persoalan yang membayangi keluarga Jokowi telah menjadi ujian serius bagi keberlangsungan pengaruh politik mereka.
Ia bahkan melihat ambisi Jokowi membangun kesinambungan kekuasaan melalui Gibran berpotensi menghadapi hambatan besar apabila dukungan politik dan kepercayaan publik terus melemah.
Lebih jauh, Jerry menilai lima sinyalemen tersebut dapat menjadi kombinasi tekanan hukum dan politik yang serius bagi Gibran.
”Kalau memang terdapat dasar hukum dan konstitusional, mekanisme pemakzulan harus dijalankan. Jabatan publik bukan hak istimewa yang membuat seseorang kebal terhadap evaluasi hukum dan politik,” tegas Jerry.
Ia menilai, Gibran kini menghadapi ujian politik yang tidak ringan. Putusan pengadilan telah membuka babak baru dalam polemik persyaratan pendidikannya, sementara respons partai politik dan pemerintah akan menentukan arah perkembangan berikutnya.
”Jangan sampai persoalan ini dibiarkan menggantung. Negara harus menunjukkan bahwa hukum dan konstitusi berdiri di atas kepentingan keluarga maupun kelompok politik mana pun,” tutupnya. (er/red)
