Jakarta, Koranpelita.co – Setelah lebih dari empat dekade jaksa berpedoman pada hukum acara pidana tahun 1981. Kini pedoman tersebut beralih kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mulai berlaku bersamaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sejak 2 Januari 2026.
“Era baru ini bukan semata pergantian nomor undang-undang, melainkan pergantian cara berpikir dimana hukum pidana kita bergeser dari paradigma pembalasan menuju korektif, rehabilitatif dan restoratif,” tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin saat membuka Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Seri #1 bertema “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia” di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Jaksa Agung pun menguraikan tiga pokok pikiran yaitu wajah baru penuntutan, makna bekerja dalam senyap dan orientasi pemulihan dalam penegakan hukum. Dimana merujuk standar profesional penuntut umum yang dirumuskan International Association of Prosecutors (IAP) untuk pelaksanaan diskresi penuntutan harus dilakukan seterbuka mungkin.
“Dengan tetap menghormati hak-hak individu, memperhatikan kepentingan korban, serta menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan imparsialitas,” katanya dalam acara diisi bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya Dr. Hinca IP Pandjaitan anggota Komisi III DPR RI.
Jaksa Agung juga meluruskan pesan “Work in Silence, Let Success Speak” yang kerap disalahartikan sebagai anjuran bekerja tertutup. “Bekerja dalam senyap berarti menempatkan substansi dan hasil kerja di atas kegaduhan dengan mengutamakan pengabdian daripada pencitraan.”
Terkait aspek pemulihan, Jaksa Agung menekankan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi dan korupsi sumber daya alam tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku. Karena itu, katanya, Melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, lebih dari enam juta hektare kawasan hutan telah dikuasai kembali oleh negara.
“Menguasai kembali hanyalah separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan lahan itu dirawat, dikelola secara bertanggung jawab, dan tidak kembali jatuh ke tangan yang sama,” ujarnya seraya mengingatkan perlunya membedakan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan kerugian ekologis.
Dibagian lain Jaksa Agung menyoroti keadilan restoratif yang kini memiliki landasan undang-undang dan dapat diterapkan pada setiap tahapan penanganan perkara, serta Perjanjian Penundaan Penuntutan Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk perkara pidana korporasi.
Menurutnya setiap perluasan kebijaksanaan selalu datang bersama perluasan tanggung jawab seperti DPA harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, “Bukan sebagai sarana untuk menghindari pertanggung jawaban pidana dengan penerapannya tidak boleh tertutup dan tidak boleh mengesampingkan pertanggung- jawaban pribadi pengurus korporasi.”
Dia pun menegaskan bahwa literasi hukum merupakan kompetensi inti jaksa dalam menyusun surat dakwaan, tuntutan, replik, hingga memori banding. Karena itu dia mengapresiasi Pengurus Pusat Persaja yang telah menggagas forum tersebut.
Dia pun berharap Forum Literasi Hukum Persaja dapat menjadi awal dari sebuah tradisi literasi dan diskusi hukum yang berkelanjutan, bukan sekadar sebuah acara, sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan dalam menghadapi perkembangan hukum pidana Indonesia.
Jaksa Agung juga meminta Persaja menjadikan forum ini program berkelanjutan dan menyampaikan catatan hasil diskusi kepadanya sebagai bahan perumusan kebijakan. “Kejaksaan tidak takut pada kritik yang jujur,” ujarnya
Kegiatan ini menghadirkan juga nara sumber Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Komisi Kejaksaan Prof Pujiyono Suwadi, Wakil Jaksa Agung Prof Asep Nana Mulyana, Anggota Komisi III DPR RI Dr Hinca IP Pandjaitan, Jurnalis Rosiana Silalahi, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Prof. Aleksius Jemadu dan Guru Besar Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad.(yadi)
- Jaksa Agung: Hukum Pidana Bergeser dari Paradigma Pembalasan Menuju Korektif, Rehabilitatif dan Restoratif - 10/11/2026
- Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka Kasus Nikel, Arif Kurniawan Penerima Manfaat Bakal Menyusul? - 10/11/2026
- Geger Kasus Penyadapan Presiden, Pengamat: Ada yang “Kebelet” Jadi Presiden Tanpa Pemilu - 08/11/2026
