Jakarta, Koranpelita.co – Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA). menilai pemanfaatan sementara barang-barang rampasan negara sebagai langkah strategis guna menjaga kondisi, nilai aset dan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara.
“Masalahnya penyelesaian barang rampasan negara butuh proses dan waktu. Baik karena aset masih dalam tahap persiapan lelang juga karena belum menghasilkan penjualan,” tutur Sekretaris BPA Kejaksaan Dr Supardi saat membuka kegiatan Focus Group Discussion dengan tema “Tata Kelola Pemanfaatan Barang Rampasan Negara” di Trembesi Hotel BSD, Tangerang Selatan, Kamis hingga Sabtu (12–14 November 2026).
Supardi menuturkan juga selama proses tersebut aset-aset tetap membutuhkan pengamanan dan pemeliharaan agar tidak mengalami kerusakan maupun penurunan nilai ekonomis. “Karena itu pemanfaatan sementara menjadi salah satu langkah strategis,” tegasnya.
Supardi pun mengingatkan setiap kebijakan pemanfaatan barang rampasan negara harus tetap memperhatikan pelaksanaan putusan pengadilan, perlindungan hak korban atau pihak yang berhak, serta kepastian proses pengembalian atau penyelesaian aset.
“Usulan pemanfaatan juga harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan membandingkan potensi manfaat, biaya dan risiko yang mungkin timbul selama masa pemanfaatan. Termasuk kondisi fisik aset, status hukum, penguasaan, kebutuhan pemeliharaan, kemampuan calon mitra, hingga kesiapan aset diselesaikan melalui mekanisme lelang,” ucapnya.
Supardi menambahkan keputusan pemanfaatan harus dapat ditelusuri dan dipertanggung jawabkan. “Karena itu setiap rencana harus didukung pertimbangan yang jelas, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun manfaat ekonomisnya.”
Dia menyebutkan juga pemanfaatan barang rampasan negara tidak boleh menghambat proses penyelesaian akhir aset. Karena itu dia meminta Tim Perumus memberikan perhatian terhadap tiga aspek utama dalam penyusunan pedoman tersebut.
– Pertama, penetapan kelayakan aset. Sebelum mengajukan pemanfaatan, satuan kerja harus melakukan penelitian terhadap status hukum, kondisi fisik, penguasaan, dan rencana penyelesaian aset. Potensi penerimaan juga harus diperhitungkan bersama biaya pemeliharaan serta risiko yang mungkin muncul apabila aset harus diserahkan kembali sebelum masa pemanfaatan berakhir.
– Kedua, pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Pedoman harus memberikan kejelasan mengenai peran Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pemulihan Aset dalam setiap tahapan, mulai dari pengusulan, penelitian kelayakan, persetujuan hingga pengawasan pelaksanaan perjanjian. Termasuk mekanisme koordinasi dengan Pengelola Barang sesuai kewenangan masing-masing.
– Ketiga, pengakhiran pemanfaatan dan penyerahan kembali aset. Sejak awal perjanjian, harus terdapat kepastian mengenai mekanisme pengakhiran, tata cara penyerahan kembali, pemeriksaan kondisi aset, kewajiban pemeliharaan, serta tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan hasil pemanfaatan.
Supardi menekankan juga pentingnya pengaturan batas penggunaan aset oleh mitra, termasuk peruntukan barang, tanggung jawab jika terjadi kerusakan, serta konsekuensi apabila mitra tidak memenuhi kewajibannya.
“Kondisi aset pada awal dan akhir masa pemanfaatan harus terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban,” ujarnya seraya meminta Tim Perumus menelaah secara cermat dasar hukum dan batas kewenangan terkait skema sewa dan usulan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO).
Sementara Kepala Pusat Penyelesaian Aset (PPA) pada BPA Kejaksaan Tiyas Widiarto mengatakan maksud dan tujuan FGD untuk menghimpun masukan sebagai bahan penyusunan Pedoman Pemanfaatan Barang Rampasan Negara di lingkungan Kejaksaan.
Secara khusus, katanya, kegiatan FGD bertujuan mendalami dasar hukum dan tata cara sewa serta kedudukan usulan KSPO, merumuskan prosedur yang seragam untuk menjaga nilai aset dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara. “Serta memperjelas pembagian kewenangan, koordinasi, dan pengawasan antarsatuan kerja.”(yadi)
- Kejagung: Pemanfaatan Sementara Barang Rampasan Negara Langkah Strategis Jaga Kondisi dan Nilai Aset - 13/11/2026
- Waja Prof Asep: Profesi Jaksa Miliki Peran Penting Sekaligus Rawan Berbagai Penyimpangan - 12/11/2026
- Kejari Jember Tancap Gas Hingga Pertengahan November 2026 Periksa 113 saksi untuk 10 Kasus Korupsi - 12/11/2026
