Jakarta, Koranpelita.co – Kejaksaan Agung melalui tim penyidik pidana khusus dalam sepekan ini kebut pemeriksaan belasan saksi. Guna mendalami secara bersamaan dua kasus dugaan korupsi terkait dengan penambangan dan ekspor nikel ilegal dari wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terjadi dalam dua periode berbeda.
Adapun untuk periode tahun 2013-2025 menjerat enam perusahaan atau korporasi tambang nikel yang terafiliasi dengan raja nikel Arif Kurniawan selaku pengendali perusahaan dan penerima manfaat. Sedangkan untuk periode tahun 2017-2020 terkait dengan korporasi PT CNI.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan untuk kasus penambangan nikel Ilegal periode 2013-2025 Tim penyidik telah memeriksa tiga orang saksi masing-masing satu saksi pada hari Selasa (10/11/2026) yaitu JF dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Sedangkan dua saksi lainnya diperiksa pada Kamis (12/11/2026) yaitu saksi DP dari PT BSJ dan saksi DMP dari PT DDA atau AG,” tutur Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna, Minggu (15/11/2026).
Anang menyebutkan pemeriksaan terhadap para saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dimana dalam kasus dugaan korupsi penambangan nikel ilegal periode 2013-2025 telah ditetapkan korporasi PT BSJ sebagai tersangka.
Anang mengatakan PT BSJ ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka dari Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026.
Sementara itu, katanya, untuk kasus terkait penambangan nikel ilegal periode 2017-2020 dari saksi-saksi yang diperiksa secara maraton sejak hari Senin hingga Jumat sebagian besar dari Kementerian terkait ESDM.
Seperti pada hari Senin (09/11/2026) Tim penyidik memeriksa lima saksi dengan tiga diantaranya dari Kementerian ESDM yaitu MG, H dan HSR. Dua saksi lainnya yaitu DJ dari Verifikator PT Sucofindo dan MCR dari Kementerian Keuangan.
Kemudian pada Selasa (10/11/2026) ada lima saksi diperiksa dengan empat dari Kementerian ESDM yakni IMES, ABF, PR dan JC. Satu saksi lainnya yaitu DASW dari Kementerian Perhubungan.
Pada hari Rabunya (11/11/2026) ada delapan saksi dengan tiga dari Kementerian ESDM yaitu GSS, AAS dan HAW. Kemudian dari Kementerian Perhubungan yaitu MTR dan dari Kementerian Keuangan yaitu MPD. Tiga saksi lainnya yaitu DA dari PT Sucofindo, G dari PT CNI dan YHP dari Pihak Swasta.
Sementara hari Kamis (12/11/2026) sebanyak lima saksi diperiksa dimana tiga dari Kementerian ESDM yaitu IPA, YS dan YB. Dua saksi lainnya yaitu AW dari PT CNI dan SH dari PT Sucofindo.
Adapun hari Jumat (13/11/2026) tiga saksi diperiksa masing-masing saksi B dari Kementerian Perdagangan, T dari Kementerian Kehutanan dan AK dari PT AKAGC.
Anang mengatakan pemeriksaan terhadap para saksi bertujuan sama yaitu untuk memperkuat pembuktian dan sekaligus melengkapi pemberkasan dari para tersangkanya.
Kejaksaan Agung dalam kasus ini telah menetapkan enam tersangka. Salah satunya korporasi yakni PT CNI. Lima lainnya yaitu tersangka DS selaku Direktur Utama PT CNI dan BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral di Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM periode 2017- 2018.
Kemudian tersangka NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012-2019, tersangka MRI selaku Kabir Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Sulawesi Tenggara periode 2017- 2019 dan tersangka MTP selaku Sekjen Kementerian ESDM periode tahun 2013-2017.(yadi)
- Kejagung “Kebut” Periksa Belasan Saksi Dalami Dua Kasus Korupsi Terkait Penambangan dan Ekspor Nikel Ilegal - 15/11/2026
- Kejagung: Pemanfaatan Sementara Barang Rampasan Negara Langkah Strategis Jaga Kondisi dan Nilai Aset - 13/11/2026
- Waja Prof Asep: Profesi Jaksa Miliki Peran Penting Sekaligus Rawan Berbagai Penyimpangan - 12/11/2026
