3 Menit Bersama Dewan Jio: Cibitung Butuh Penerangan, Pelajar Butuh Perlindungan!

Foto Ilustrasi

Bekasi, koranpelita.co – Pemerataan pembangunan infrastruktur dan keselamatan masyarakat di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, menjadi perhatian Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, SH.

Dalam penyampaian aspirasinya terkait program pembangunan dan penganggaran tahun 2027, Jiovanno menyoroti belum terakomodasinya sejumlah kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Cibitung. Ia juga meminta pemerintah daerah memperluas pemasangan fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS), khususnya di jalan-jalan lingkungan dan kawasan pendidikan yang berada di tepi jalan desa.

Menurut Jiovanno, masih terdapat sejumlah ruas jalan di Kecamatan Cibitung yang minim penerangan. Kondisi tersebut antara lain ditemukan di wilayah Desa Sarimukti dan Desa Muktiwari, termasuk jalur perbatasan menuju kawasan CBL.

Ia menggambarkan kondisi penerangan jalan yang belum merata. Di beberapa titik sudah terdapat lampu penerangan, tetapi pada titik lainnya justru gelap sehingga menciptakan jarak antarpenerangan yang cukup mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

“Di Cibitung itu masih banyak yang gelap. Misalnya di Desa Sarimukti dan Muktiwari, terutama wilayah perbatasan dengan CBL. Penerangannya putus-putus, ada lampu kemudian tidak ada lagi,” ungkap Jiovanno.

Ia juga menyoroti ruas jalan dari kawasan CBL menuju Muktiwari yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

BACA JUGA:  Bakesbangpol Demak Targetkan Laporan Banpol Masuk BPK Januari 2027

Persoalan tersebut bukan semata menyangkut kenyamanan masyarakat saat berkendara pada malam hari. Minimnya penerangan jalan juga dinilai dapat meningkatkan kerentanan terhadap gangguan keamanan.

Jiovanno bahkan mengingatkan adanya kejadian begal yang disebut memanfaatkan kondisi jalan gelap. Karena itu, ia meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi melakukan evaluasi terhadap perencanaan pengadaan dan pemasangan PJU tahun anggaran 2027.

Menurutnya, kebutuhan penerangan jalan harus disusun berdasarkan kondisi faktual di lapangan, bukan sekadar mengikuti daftar program yang sudah direncanakan sebelumnya.

“Jadi saya harap dalam rincian pengadaan dan pemasangan PJU tahun 2027 ini, Cibitung juga diperhatikan,” tegasnya.

Selain persoalan penerangan jalan, Jiovanno turut menyoroti pemerataan pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS).

Ia menilai fasilitas keselamatan lalu lintas di sekitar sekolah tidak semestinya hanya menjadi perhatian pada ruas jalan besar atau jalan protokol. Sekolah yang berada di jalan desa dan kawasan permukiman juga membutuhkan perlindungan serupa, terutama apabila berada di jalur dengan aktivitas kendaraan yang cukup padat.

Sejumlah lokasi di Kecamatan Cibitung disebut membutuhkan perhatian, di antaranya sekolah di wilayah Kertamukti dan Muktiwari serta SMP Negeri 3 Cibitung.

BACA JUGA:  Terima Delegasi Nigeria, Wakil Wali Kota Tangerang Sharing Tata Kelola Kota

Jiovanno menilai keberadaan sekolah di tepi jalan tanpa dukungan fasilitas keselamatan yang memadai berpotensi meningkatkan risiko bagi para pelajar, khususnya ketika aktivitas keberangkatan dan kepulangan sekolah berlangsung.

Menurutnya, kendaraan yang melintas masih kerap melaju dengan kecepatan tinggi. Situasi tersebut membutuhkan intervensi melalui pengaturan lalu lintas, rambu peringatan, marka jalan, dan fasilitas pendukung keselamatan lainnya.

“Minimal ada fasilitas yang bisa memperlambat kendaraan ketika melintas di depan sekolah. Jangan sampai keselamatan anak-anak kita justru kurang mendapatkan perhatian,” ujarnya.

Ia berharap Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi tidak hanya melihat kebutuhan ZoSS berdasarkan status atau kelas jalan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat aktivitas pendidikan, kondisi lalu lintas, dan potensi risiko kecelakaan di setiap lokasi.

Lebih lanjut, Jiovanno meminta agar kebutuhan penambahan fasilitas ZoSS di Kecamatan Cibitung tetap diperjuangkan apabila belum dapat diakomodasi dalam APBD murni tahun anggaran 2027.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penganggarannya melalui APBD Perubahan 2027 atau tahapan penganggaran berikutnya sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah.

Baginya, keselamatan pelajar tidak seharusnya menunggu sampai terjadi kecelakaan terlebih dahulu. Langkah pencegahan melalui penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas harus menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah.

BACA JUGA:  Jangan Abaikan Hak Anak! Ini Pesan Kades Tridayasakti di Hari Anak Sedunia

Sorotan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang direalisasikan. Pemerataan manfaat dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat juga harus menjadi indikator keberhasilan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya Dinas Perhubungan dan perangkat daerah yang menangani penganggaran, diharapkan dapat melakukan peninjauan langsung terhadap titik-titik yang membutuhkan PJU maupun fasilitas keselamatan sekolah.

Sebab, jalan yang terang bukan hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman. Begitu pula fasilitas ZoSS yang bukan sekadar pelengkap infrastruktur, melainkan instrumen perlindungan bagi anak-anak ketika berangkat dan pulang sekolah.

Kini, masyarakat menunggu apakah kebutuhan mendasar tersebut benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2027. (Dodo.Z).