KORANPELITA.CO – Sebetulnya program MBG adalah program mulia bagi generasi akan datang. Banyak siswa-siswi kurang mampu dapat terbantu tetapi persoalnya banyak yang main lewat skandal “mark up” dan jual beli dapur seperti pola tersangka Dadan Cs.
Nah sekarang pakai aja pola langsung masak di sekolah dan hanya diperuntukkan kepada anak-anak yang pendapatan orang tuanya di bawah stabdar UMP. Jangan anak-anak orang kaya diberikan MBG. Selain itu tak boleh ada pejabat publik yang memiliki yayasan untuk MBG. Hal tersebut dikatakan oleh Jerry Massie, Direktur Politic and Public Policy Studies (P3S), kepada redaksi koranpelita.co, Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
”Ada aduan khusus MBG kalau ada laporan menu tak sesuai, makanan basi, expired, harganya tak sesuai dengan Rp15.000 maka perlu diaudit sapur tersebut,” ujarnya lagi.
”Selain itu IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) juga sangat penting dan sisi kebersihan dan higienis harus diutamakan. Paling utama juga harus ada pengurangan dapur setiap kecamatan,” paparnya.
Jerry melanjutkan, memang ada pemotongan anggaran MBG, pemerintah resmi memangkas alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 dari rencana awal sebesar Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun (pemotongan sekitar Rp67 triliun).
”Sebetulnya anggaran bisa dipangkas sampai Rp100 triliun, kalau pembagiannya tepat sasaran dan tepat guna. Anggaran yang dipotong bisa dipakai untuk memperbaiki fasilitas sekolah sampai beasiswa perguruan tinggi anak pintar yang ekonomi tidak mampu,” tekannya.
”Kalau masak langsung disekolah maka ini bisa terhindar tingginya biaya, dari keracunan makanan dan tanggung jawab dari kepala sekoah serta pertangung jawaban keuangan lebih transparan,” kata Jerry.
”Paling utama juga memasukan para ahli gisi dan pakar soal makanan. Harus ada pengawasan dari Badan Pengawas MBG yang dbentuk harus mereka yang punya kompetensi dibidang ini,” tandasnya.
Terakhir, Jerry menekankan kalau perlu dana insentif dikurangi serta perlu juga dikurangi 1 hari demi efesiensi angaraan. Demi menjaga ekonomi kuat jangan royal anggaran, optimalkan pajak dan hindari hutang. (red)
