Pemerintahan

Kota Jambi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial, 1 Dari 42 Kota se-Indonesia

Penulis

22/05/2026

Jambi,Koranpelita .co – Berkat penerapan digitalisasi pendataan terhadap bantuan sosial di Kota Jambi, sehingga penyerahan bantuan kepada masyarakat tidak mampu lebih tepat sasaran dan terpadu, Kota Jambi ditunjuk sebagai salah satu dari 42 Kota di Indonesia sebagai Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil.

Hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya Sosialisasi Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan di Aula Bapperida Kota Jambi, pada Jumat pagi (22/05/2026), dan dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A,.

Digitalisasi Bantuan Sosial ini guna mengoptimalkan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, terpadu, berkelanjutan, dan transparan, secara berkala Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi telah memanfaatkan teknologi digitalisasi untuk mendukung hal tersebut.

Hal ini merupakan upaya strategis Pemkot Jambi agar akurasi data dapat dilakukan secara real team dan memiliki kehandalan data, sekaligus mengakselerasi digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan disegala bidang.

Dengan penerapan digitalisasi tersebut, maka program – program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya yang menjadi instrument penting untuk memastikan masyarakat rentan mendapat dukungan yang layak bisa lebih cepat terealisasikan demi meningkatkan kesejahteraan sosial yang merupakan salah satu prioritas utama pembangunan.

Wakil Wali Kota, Diza mengatakan bahwa selama ini ada beberapa kendala dalam pengumpulan data terutama bagi kelompok rentan. Seperti, proses administrasi yang masih manual, keterbatasan intregrasi antar sistem, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta potensi kebocoran dan penyalahgunaan bantuan.

“Sebetulnya bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi yang tidak bekerja, kita terkendala pada data penerima yang belum sepenuhnya dimutakhirkan, potensi penerima ganda atau tidak tepat sasaran. Oleh karena sistem digitalisasi ini sangat diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut,” ungkap Diza. (Rizal).