Kualatungkal,koranpelita.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menggelar rapat paripurna lanjutan dengan agenda penyampaian jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (13/04/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdani. Dalam pembukaannya, ia menegaskan bahwa paripurna ini merupakan bagian penting dalam rangkaian evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
“Agenda ini merupakan lanjutan dari pembahasan LKPJ, sekaligus bentuk sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun 2025,” ujarnya.
Diketahui, tahapan pembahasan LKPJ telah dimulai sejak penyampaian nota pengantar pada 31 Maret 2026, kemudian dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi pada 7 April 2026.
Dalam rapat tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyampaikan tanggapan atas berbagai masukan, kritik, serta saran yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD, meliputi Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Golkar, NasDem, Keadilan Pembangunan, Gerindra, dan PAN.
Bupati menyampaikan apresiasi atas pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi, yang menurutnya merupakan wujud kemitraan strategis antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Masukan yang disampaikan fraksi menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar setiap kebijakan dan program dapat berjalan secara efektif, transparan, serta akuntabel.
Menurutnya, kolaborasi yang baik antara kedua lembaga tersebut menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten dan kepala bagian Setda, kepala OPD, perwakilan instansi vertikal, pihak perbankan, BUMD, serta insan pers.
Dengan terlaksananya agenda ini, pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 akan berlanjut ke tahapan berikutnya, yakni perumusan rekomendasi DPRD yang nantinya menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan. (kp).
