KORANPELITA.CO – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dalam kondisi fiskal Indonesia yang semakin rentan. Situasi ini bukanlah hasil dari satu periode pemerintahan saja, melainkan akumulasi keputusan fiskal yang kurang tepat selama bertahun-tahun: pendapatan pajak yang melemah, utang yang membengkak, serta ruang fiskal yang makin menyempit. Jika tidak segera diatasi, seluruh rakyat Indonesia berpotensi menanggung konsekuensi beratnya.
“Sempitnya ruang fiskal adalah warisan struktural,” ujar ekonom muda Dipo Satria Ramli dalam diskusi publik Forum Ekonomi Inklusif (FEI) dengan tema Evaluasi Setahun Ekonomi Prabowo – Potensi Krisis, Tantangan, dan Peluang di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
”Namun, pemerintah harus bertindak cepat. Jika ada satu saja guncangan eksternal — seperti resesi global, gejolak geopolitik, atau pandemi baru — Indonesia dapat masuk ke dalam krisis fiskal.”
Hingga September 2025, penerimaan pajak baru mencapai 62% dari target Rp 1.295 triliun, dengan rasio pajak hanya di kisaran 10% — bahkan sempat menyentuh titik terendah sejarah di 8,4%. Lebih mengkhawatirkan lagi, penerimaan PPh Badan justru turun, sementara pajak perorangan naik.
Disisi lain, belanja pemerintah terus meningkat. Program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Danantara, secara niat baik, tetapi pelaksanaannya dinilai kurang tepat waktu mengingat keterbatasan ruang fiskal.
Institusi Lemah dan Mandeknya Reformasi Struktural
Ekonom senior Felia Salim menegaskan bahwa akar dari berbagai persoalan ini adalah institusi yang lemah (weak institutions). Program seperti MBG gagal mencapai target karena perencanaan dan implementasi yang buruk.
“Masalah fundamental Indonesia adalah mandeknya agenda reformasi hukum dan birokrasi yang sudah dicanangkan 20 tahun lalu. Tanpa kepastian hukum dan tata kelola yang baik, investor akan terus ragu,” kata Felia.
Felia mengusulkan kebijakan dua jalur (two-track policy):
Jalur populis, untuk melindungi kelompok rentan.
Jalur produktif, untuk menciptakan lapangan kerja melalui industrialisasi.
Ia juga menyoroti bahwa ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga (50–60% dari PDB), namun kebijakan selama ini lebih condong ke sisi penawaran (supply side) daripada sisi permintaan (demand side).
Utang Membengkak dan Risiko Krisis Fiskal
Ekonom senior Yanuar Rizky dari Aspirasi Indonesia Research Institute memperingatkan bahwa Indonesia bisa mengalami krisis fiskal seperti Meksiko 1978: gagal bayar meskipun rasio utang terhadap PDB rendah. Pasar dapat kehilangan kepercayaan jika pemerintah tidak menunjukkan komitmen pada keberlanjutan fiskal — yang sudah mulai tercermin dari melemahnya harga saham perbankan.
Per Juni 2025, utang pemerintah pusat tercatat Rp 9.138 triliun. Secara rasio terhadap PDB, masih di bawah ambang 60%, tetapi angka ini belum mencakup kewajiban Danantara, BUMN, dan off-balance sheet items, seperti proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung senilai Rp 118 triliun.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah berencana menambah utang Rp 782 triliun, sementara cicilan utang lama mencapai Rp 600 triliun. “Artinya hampir 77% utang baru hanya untuk menutup utang lama,” lanjut Dipo. “Ini bukan lagi gali lubang tutup lubang, ini gali lubang untuk bayar bunganya saja,” bebernya.
Sentralisasi dan Pelemahan Daerah
Berly Martawardaya, dosen FEB UI, menyoroti ketidakseimbangan kebijakan pemerintah antara prioritas jangka panjang dan kebutuhan jangka pendek-menengah. Pemotongan transfer ke daerah memperlihatkan arah sentralisasi fiskal yang mengkhawatirkan.
“Pergeseran ke pusat ini berpotensi melemahkan peran daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi,” ujar Berly. Ia juga memperingatkan resiko perlambatan perdagangan dan ekonomi global akibat tensi dagang dan isu tarif internasional — situasi yang disebutnya sebagai “winter is coming” — dan mendesak pemerintah mempersiapkan mitigasi perlambatan bagi masyarakat miskin dan rentan dari sekarang. (red/*)
