Jakarta, koranpelita.co — Upaya mengurai kemacetan dan memperkuat konektivitas di kawasan Jabodetabek memasuki babak baru. Para kepala daerah dari wilayah aglomerasi Jakarta, meliputi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, dan Wali Kota Tangerang Selatan, bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menghadiri Rapat Koordinasi Kebijakan Transportasi Jakarta dan Wilayah Sekitarnya yang digelar di Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Rapat ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan koordinasi antara pemerintah pusat serta daerah dalam mewujudkan sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Masalah transportasi di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Diperlukan kesamaan pemahaman, mindset, dan semangat kolaborasi lintas batas administratif,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam sambutannya.
Dua Fokus Utama: Kolaborasi dan Pembiayaan Berkelanjutan
Rakor ini menyoroti dua fokus strategis:
1. Penguatan kolaborasi antarwilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan transportasi publik.
2. Strategi pembiayaan berkelanjutan untuk memperluas layanan transportasi umum di wilayah aglomerasi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta memaparkan perkembangan integrasi sistem transportasi massal, termasuk Transjakarta, MRT, dan LRT Jabodebek, yang kini menjadi tulang punggung mobilitas harian jutaan warga.
Data terkini menunjukkan lebih dari 3,5 juta pergerakan terjadi setiap pagi dan sore hari di kawasan Jabodetabek. Tingkat konektivitas sudah mencapai 92 persen, namun penggunaan kendaraan umum masih di bawah 24 persen, sehingga peningkatan layanan dan integrasi terus menjadi prioritas.
Arah Pengembangan Transportasi Terpadu
Beberapa rencana pengembangan transportasi ke depan turut disorot dalam forum ini, antara lain:
Perluasan jaringan LRT dan MRT hingga ke Bekasi dan Tangerang Selatan, termasuk rencana koridor MRT Timur–Barat.
Ekspansi rute Transjakarta ke wilayah penyangga Jakarta.
Penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan strategis seperti Blok M, Bundaran HI, dan Dukuh Atas.
Pembangunan fasilitas park and ride di wilayah perbatasan untuk mendorong masyarakat berpindah ke transportasi umum.
“Jakarta sudah tidak lagi menjadi kota termacet di dunia. Upaya bersama ini menunjukkan hasil positif—kita kini berada di peringkat kelima, jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun tantangan belum selesai, dan kita harus bergerak bersama,” tegas Pramono.
Dorong Inklusivitas dan Akses Publik
Pemprov DKI Jakarta juga memperluas kebijakan pembebasan tarif bagi 15 kategori masyarakat pengguna MRT, LRT, dan Transjakarta, sebagai bentuk dorongan nyata untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik.
Sementara itu, para kepala daerah wilayah penyangga menyepakati pentingnya langkah berkelanjutan agar Jabodetabek tumbuh sebagai kawasan metropolitan dengan sistem mobilitas yang terintegrasi, inklusif, dan ramah lingkungan.
“Konektivitas terbaik sudah mulai terbentuk. Kini saatnya memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaatnya bagi seluruh warga, dari Bogor hingga Bekasi, dari Tangerang Selatan hingga Jakarta,” ujar Gubernur DKI Jakarta menutup pertemuan.
Rapat koordinasi ini menjadi bukti nyata sinergi antarpemerintah daerah, bahwa transportasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan simbol kolaborasi lintas wilayah demi masa depan metropolitan yang lebih baik. (Hrs).
