Kota Tangerang,koranpelita.co – Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, menegaskan pentingnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk melakukan analisis kebutuhan stakeholder secara sistematis dan terstruktur.
Langkah ini, menurutnya, menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran serta berdampak positif bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Kota Tangerang.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota saat membuka kegiatan Pelatihan Mengidentifikasi Kebutuhan Stakeholder di Lingkungan Pemkot Tangerang Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Grha Bhakti Karya, Selasa (28/10/2025).
“Saya minta jangan asal copas! Kebutuhan itu harus diidentifikasi dan diinventarisir secara mendalam. Karena setiap OPD, setiap bidang, bahkan setiap waktu memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan begitu, setiap perencanaan dan pelaksanaan program bisa benar-benar berorientasi pada kepuasan stakeholder dan masyarakat,” tegas Maryono.
Lebih lanjut, Maryono menjelaskan bahwa di era transformasi digital dan kompleksitas pelayanan publik yang terus meningkat, kemampuan ASN dalam mengidentifikasi kebutuhan stakeholder merupakan kompetensi yang sangat penting.
“Kemampuan ini menjadi fondasi dalam menciptakan kebijakan dan program yang efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Tangerang,” ujarnya.
Menurut Maryono, ASN yang memiliki kemampuan analisis kebutuhan stakeholder yang baik akan mampu membangun komunikasi yang efektif, meminimalkan resistensi, memperkuat dukungan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Dengan kemampuan tersebut, keputusan yang diambil akan lebih tepat, alokasi sumber daya menjadi lebih efisien, dan target kinerja dapat dicapai secara optimal,” tambahnya.
Wakil Wali Kota juga menekankan bahwa pengembangan kompetensi ASN dalam bidang ini merupakan investasi strategis bagi masa depan pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif.
“Berharap setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta dapat menerapkan konsep dan metode identifikasi kebutuhan stakeholder secara konkret dalam penyusunan program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah,” pesanya.
“Dan semoga para peserta juga menjadi agen perubahan yang menginspirasi rekan-rekannya untuk terus menerapkan prinsip good governance dalam pelayanan publik,” ucapnya lagi. (*/sul).
