KORANPELITA.CO – Menanggapi rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan mengalihkan dana senilai Rp200 triliun ke lima bank himbara, Ketua Dewan Pakar Asprindo, Prof. Didin S. Damanhuri menyatakan menyambut baik rencana tersebut.
Namun, ia menekankan bahwa harus ada regulasi yang memastikan pendanaan yang sangat besar itu bisa tersalurkan ke pelaku usaha skala menengah, kecil, hingga mikro.
“Menurut saya, harus ada regulasi yang mewajibkan alokasi dana, 60 persen kepada UMKM, sektor padat karya, dan yang lainnyaa, yang bisa memicu pertumbuhan sekaligus memperkuat daya beli rakyat dan kelas menengah,” kata Prof Didin, Sabtu (13/9/2025).
Jika tidak ada regulasi yang mengatur, ia menakutkan pengalokasian dana tersebut hanya akan jatuh pada kelompok bisnis besar pemburu rente, yang berpotensi untuk menimbulkan inflatoir dan menyebabkan ketimpangan menjadi lebih buruk.
Ia pun berharap penyaluran ke Koperasi Desa Merah Putih juga dilakukann secara selektif dan bertahap. Hal ini sangat penting dilakukan, untuk memastikan penyaluran dana yang dilakukan tidak akan menimbulkan Non Performing Loan (NPL).
Prof Didin menegaskan dalam Program 200 T dari BI ke bank-bank himbara ini, pememrintah harus mempersiapkan satu paket kebijakan yang ditujukan untuk membangkitkan perekonomian (sektor riil).
“Perlu juga disertai dengan BLT, agar konsumen kelas bawah naik daya belinya. Lalu, pemerintah juga mempersiapkan insentif untuk UMKM, sektor-sektor padat karya dst,” pungkas Ahli Ekonomi Indef ini.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (10/9) berencana memindahkan anggaran negara yang selama ini disimpan di Bank Indonesia untuk dialihkan dan ditempatkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan nominal mencapai Rp200 triliun.
Rencana tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Purbaya mengatakan, uang yang akan ditarik tersebut berasal dari kas negara yang selama ini di simpan di Bank Indonesia (BI) dengan nilai total mencapai Rp425 triliun.
Nantinya, uang tersebut dapat digunakan perbankan untuk menyalurkan berbagai program pembiayaan, yang juga diharapkan dapat mampu memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat. (red/*)
