KORANPELITA.CO – Jelang hari kemerdekaan RI ke 80 tahun 2025, kembali dunia politik negeri ini dihembus dengan isu pengibaran bendera hitam “One Piece”.
Pengamat politik Jerry Massie merespons serius propaganda pengibaran bendera One Piece di momentum HUT 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang tengah ramai tersebut. Ia menilai bahwa ada agenda terselubung untuk memecah belah bangsa dengan adanya aksi propaganda tersebut.
“Saya menduga aksi bendera One Piece ini sengaja dimainkan untuk merusak HUT RI ke-80. Dan ini bagian konspirasi terselubung yang dimainkan para buzzer bayaran seperti kasus merusak nama Jaksa Agung dengan menggunakan medsos dan media online sebagai sarana tempat untuk menyerang,” kata Jerry kepada redaktur koranpelita.co, Jakarta, Minggu (3/8/2025).
Lanjut Jerry, ia menaruh curiga terhadap sosok aktor di balik pihak yang melakukan propaganda tersebut. Terlebih ia melihat ada pengenaan pin logo One Piece yang pernah dikenakan oleh Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres 2024 lalu. Salah satunya saat debat cawapres di Jakarta Convention Center atau JCC, Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 21 Januari 2024, di mana Gibran kedapatan memakai pin Mugiwara dari anime One Piece.
”Begini ya, saya curiga ada nama Gibran Rakabuming di balik isu One Piece ini. Pasalnya dalam debat pilpres tahun lalu, ada 2 kali dia (Gibran) memakai logo bajak laut ini. Dan logo ini terkenal di kalangan film animasi dan buku komik Naruto. Dan kebetulan Gibran juga sangat mengidolakan tokoh Naruto ini,” ujarnya.
Bahkan sebelumnya pula, Jerry mengingat soal pengenaan pin yang serupa oleh putra sulung Joko Widodo (Jokowi) tersebut pada 13 November 2023 di Gelora Bung Karno (GBK).
“Saat acara silahturahmi Desa Bersatu 13 November 2023 di Stadion GBK, nampak jelas Gibran mengenakan logo One Piece ini,” sambung Jerry.
Oleh sebab itu, direktur eksekutif Political Public and Policy Studies (P3S) tersebut pun mendorong agar DPR RI juga mewaspadai adanya isu propaganda ini, untuk melihat ada kemungkinan aktor intelektual di dalam internal pemerintah. Karena ia khawatir, isu One Piece tersebut bisa mengganggu stabilitas politik di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
“Dan kini muncul gambar One Piece yang tentunya akan merusak citra Prabowo sebagai Presiden. Saya dorong DPR untuk mengusut siapa dalang dan pelaku serta cukong di balik isu ini. Kalau perlu bikin hak angket di DPR guna mencari tahu siapa aktornya,” pungkasnya.
Sekadar diketahui bahwa terdapat isu seruan pengibaran bendera One Piece di momentum HUT 80 Tahun RI. Belum jelas siapa yang memulai menghembuskan narasi tersebut. Namun Menko Polkam Budi Gunawan sudah memberikan wanti-wanti bahwa seruan semacam itu bisa berimplikasi pidana.
“Ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih,” kata Budi Gunawan dalam keterangan persnya pada Jumat (1/8/2025).
Dasar hukum yang digunakan Menko Polkam tersebut yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan : “Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun.”
Maka dari itu, Budi Gunawan pun menegaskan jika pemerintah tak segan mengambil langkah tegas jika terjadi seruan dan propaganda yang memang mengarah kepada perpecahan bangsa di balik isu pengibaran bendera One Piece tersebut.
“Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara,” tegas Menko Polkam. (red)
