CERI : KPK Bisa Ambil Alih Penyidikan Dugaan Permainan Impor Minyak di Pertamina Dari Kejagung

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.

KORANPELITA.CO – Sejak hari Jum’at (21/2/2024) yang lalu, tersiar kabar pengusaha yang juga sebagai Direktur di PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo dikabarkan mendapat panggilan dari penyidik Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung untuk didengar keterangannya terkait kasus impor BBM dan minyak mentah di Pertamina Group yang sedang diselidiki Tim Pidsus Kejagung.

Namun, saat pihak awak media mencoba konfirmasi terhadap pemanggilan Gading kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar sejak Jum’at malam, biasanya Harli garang memberikan keterangan media, namun untuk hal ini malah dia terkesan menutup diri untuk memberikan keterangan.

“Aku tanya ke Pidsus dulu ya,” ungkap Harli di Jakarta, singkat tanpa ada kabar apa pun hingga berita ini dibuat.

Perlu diketahui, Gading Ramadhan Joedo merupakan pengusaha Indonesia yang telah menjabat sebagai Direktur PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi sejak 2012. Perusahaan ini bergerak di bidang pelayaran dan logistik, khususnya pengangkutan komoditas energi seperti minyak dan gas bumi (Migas).

BACA JUGA:  Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Jiovanno Nahampun Serap Aspirasi Warga

Menurut informasi yang diperoleh dari Chat GPT, Kamis (9/1/2025) lalu, Gading adalah orang kepercayaan dari Mohammad Riza Chalid, seorang pebisnis yang dikenal dengan julukan “Saudagar Minyak” atau “The Gasoline Godfather” karena dianggap mendominasi impor minyak melalui Petral dan kerap disebut sebagai “penguasa abadi bisnis minyak” di Indonesia.

Dalam kapasitasnya sebagai direktur, Gading bertanggung jawab atas operasi serta pengelolaan perusahaan, memastikan pendistribusian Migas dilakukan secara efisien dan andal melalui layanan pelayaran yang terpadu. Keterlibatannya di sektor pelayaran dan logistik – khususnya dalam pengangkutan migas.

Sebelumnya PT Orbit Terminal Merak yang dinahkodai Gading sempat mencuat kepublik pada saat kasus ” Papa Minta Saham” lagi heboh pada tahun 2016, terungkap salah satu tokohnya Setya Novanto sebagai ketua DPR saat itu membuat memo ke Direksi Pertamina (Persero) untuk membayarkan invoice PT Orbit Terminal Merak, tapi tidak digubris Direksi Pertamina lantaran ada memo dari KPK.

Ketika soal pemeriksaan Gading ditanyakan kepada Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman yang sedang berada di Medan, dia menjawab santai. “Oh, Gading diperiksa penyidik ya?,” jawab Yusri.

BACA JUGA:  DPRD Provinsi Banten Sahkan LKPj 2025

Yusri lantas mengaku merasa aneh atas sikap Kejagung soal penyidikan umum soal impor BBM dan Minyak Mentah ini.

“Respon Kejagung soal kabar pemeriksaan Gading ini beda sekali dengan ketika melakukan penggeledahaan di kantor Ditjen Migas seminggu lalu yang sangat terkesan telah didramatisir seolah-olah 2epicentrum kasusnya ada di Ditjen Migas Kementerian ESDM, padahal tidak dan jauh dari keterlibatan” ungkap Yusri.

Yusri kemudian menjelaskan, epicentrum dugaan permainan impor untuk BBM dan LPG itu adanya di PT Pertamina Patra Niaga dan untuk impor minyak mentah itu proses bisnisnya ada di PT Kilang Pertamina International, sementara soal minyak mentah dan kondensat bagian negara produksi dalam negeri adanya di Pertamina Hulu Energi.

Lanjut Yusri, untuk mengangkut semua minyak dari suatu tempat ke tempat lainnya seperti ke kilang dan depo BBM tersebutlah kegiatannya dilaksanakan oleh PT Pertamina International Shipping, nah di subholding subholding itulah muncul dugaan ada cawe cawe mister James.

BACA JUGA:  Investasi Generasi Emas: 1.560 Putra-Putri Terbaik Perebutkan Beasiswa Tangerang Gemilang 2026

Oleh sebab itu, lanjut Yusri, berdasarkan indikasi tersebut di atas, CERI berharap kasus yang sedang disidik Kejagung ini sebaiknya mendapat supervisi dari KPK agar kerja Tim Pidsus bisa fokus mengunkap peristiwa pidana semakin terang agar tidak masuk angin aliad dipanjat oleh oknum-oknum yang mudah tergiur oleh mafia Migas, bahkan jika dianggap perlu KPK bisa mengambil alih proses penyidikannya.

“Karena soal dugaan permainan impor BBM, Minyak Mentah dan LPG ini terkait langsung dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.(red1)