Artikel ini dibuat oleh : Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
KORANPELITA.CO – Dengan merestui Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo, Jokowi minimal telah khianati Reformasi 1998 secara nyata selain mengkhianati konstitusi yang dilahirkan dari semangat anti KKN.
Jokowi tidak punya andil dalam Gerakan Mahasiswa dan Rakyat pada Reformasi 1998. Jokowi diuntungkan oleh PDIP yang mengawalnya menjadi Walikota, Gubernur hingga presiden 2 periode.
Di periode kedua dan diakhir masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi membangun “Politik Dinasti”.
Mantunya, Bobby Nasution, sebagai Wali Kota Medan, putranya Gibran Wali Kota Solo dan sekarang sebagai Cawapres pasangan Pasangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024, puteranya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI dan iparnya Anwar Usman sebagai Ketua dan Hakim Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia.
Ironisnya, Megawati dan PDIP diam saja.
Tidak nampak keseriusan PDIPuntuk mencegah perusakan pada demokrasi dan konstitusi. Bahkan pengerusakan pada prinsip partai dan wibawa ketua umum partai mereka yang selama ini bersikap tegas menjaga aturan partai.
Makanya wajar kalau publik menganggap, lupakan saja PDIP sebagai partai yang selama ini dikesankan ideologis. Ternyata sama saja dengan yang lain.
Jokowi juga terlihat telah memaksa menteri-menteri di Kabinet untuk mendukung penuh ambisi politik dinastinya. Sehingga, hampir semua menteri kabinetnya menyerah pada kepentingan dinasti Jokowi.
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Menko Airlangga, Menko Ekonomi, Mentri Perdagangan, Zulkifli Hasan, harus tunduk pada keputusan politiknya yang bukan bagian dari urusan kementerian.
Publik juga heran dengan keputusan Partai Demokrat harus dukung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Padahal dukungannya pada KIM yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran ini, ibarat kerbau di cocok hidung.
Tidak ada lagi yang namanya Partai Demokrat sebagai partai yang pernah memenangkan ketua umumnya sebagai presiden dua periode.
Hari ini, Partai Demokrat, seperti juga PDIP nampak sebagai partai partai yang mengalir bersama arus sungai oportunisme dan tidak lagi miliki cita-cita dan martabat perjuangan untuk Indonesia.
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi telah menggunakan kekuasaan untuk menekan pemerintahan harus tunduk pada kepentingan politiknya. Hal ini, bukan saja langgar fatsun, etika, moral dan konsitusi tetapi juga khianati Reformasi 1998.
Reformasi menumpas KKN. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
KKN yang jadi musuh reformasi dipraktekkan dengan tanpa rasa malu oleh Jokowi.
Menekan para Menteri untuk tunduk pada kepentingan dan keputusan politik dinastinya adalah bentuk nyata dari pelanggaran amanat reformasi. Reformasi 1998 adalah Anti – KKN.
“Politik Dinasti” adalah politik KKN yang ditumpas dan dilawan saat reformasi. Sehingga dapat dikatakan “Politik Dinasti Jokowi adalah Politik KKN”.
Diakhir kekuasaan seharusnya Jokowi bangun legasi pemerintahan yang lebih demokratis, konstitusional dan menjunjung tinggi amanat reformasi yang telah menghantarkannya sebagai Presiden 2 periode. Sebaliknya merusak reformasi dan merusak Indonesia dengan politik dinasti.
Jadi, jangan heran kalau saat ini Jokowi menjadi musuh reformasi dan musuh Rakyat yang anti KKN dinasti.
Sawangan: 30 Oktober 2023. (**)
