Terkait Penanganan Kasus Rekayasa Kasus, LBH Medan : Komisi Etik Polda Sumut Tidak Profesional

(Foto : LBH Mdn)

KORANPELITA.CO – Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polda Sumut memutus 4 personal polisi terduga pelaku pemerasan dan penjebakan/rekayasa kasus terhadap 2 transpuan Deca dan Fury, dengan sanksi etika dan administratif.

Adapun sanksi etika yakni perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, pelanggar berkewajiban meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan. Serta mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sedangakan sanksi administratifnya yakni mutasi bersifat demosi selama 4 tahun dan penempatan khusus (patsus) selama 7 hari.

“LBH Medan dan korban sangat kecewa atas putusan tersebut, kami menduga putusan komisi etik merupakan bentuk pembelaan tehadap anggotanya dan bentuk ketidak profesionalan komisi etik dalam menyidangkan perkara a quo. Seharusnya Komisi Etik polda sumut menjatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra dalam keterangannya, Medan, Rabu (12/7/2023).

Lanjut Irvan, hal tersebut bukan tanpa alasan, dimana LBH medan menilai perbuatan 4 anggota polri satu diantaranya perwira polda sumut telah melanggar kode etik dalam katagori berat, etika kelembagan, kemasyarakatan, pribadi, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 17 Ayat (3), Pasal 5, 7 dan 8 Perpol Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara RI dan diduga telah melanggar pasal 368, 220 dan 318 KUHPidana, UUD 1945, UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM, ICCPR dan Duham.

Pertama, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain. Kedua, adanya permufakatan jahat. Ketiga, berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau menimbulkan akibat hukum, Keempat, menjadi perhatian publik (Viral). Kelima, melakukan tindak pidana.

“LBH Medan menilai putusan Komisi Etik Polda Sumut kontradiktif dengan sikap Kapolda Sumut yang menyampaikan secara tegas kepada publik dengan tidak mentolerir anggota polisi yang melakukan pelanggaran,” jelasnya.

“Jangan-jangan ini hanya lip service semata,” pintanya.

Guna terciptanya keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat khususnya korban, LBH Medan akan melakukan banding.

“Kami akan melakukan banding, jika hal tersebut tidak dilakuan maka sudah seharusnya perkara ini diambil alih Mabes Polri,” pungkasnya. (red1)