Artikel ini dibuat oleh Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute
KORANPELITA.CO – Sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang protes dengan keras terhadap Bank Dunia atas penurunan peringkat LPI (Indeks Kinerja Logistik) Indonesia disayangkan oleh Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat.
Achmad Nur Hidayat, menganggap sikap protes Luhut tersebut aneh karena tidak legowo dan kurang menghargai penilaian serius dari lembaga keuangan global yang berkompeten dalam melakukan penilaian kinerja ekonomi lintas negara.
Achmad Nur Hidayat menyampaikan ada keanehan terhadap sikap Luhut yang terlihat tidak menerima penurunan peringkat LPI Indonesia yang disampaikan oleh Bank Dunia. Keanehan sikap LBP yang menolak penurunan peringkat LPI Indonesia menunjukan LBP bukan sosok negarawan yang patut ditiru.
Sikap LBP tersebut terkesan arogan mengabaikan kompetensi Bank Dunia, LBP juga terkesan tidak mau terima kritik dan tidak mau mendengar dan angkuh menunjukan power muscle bahwa segala penilaian buruk dari lembaga lain harus ditentangnya.
Sikap LBP tersebut sebenarnya merugikan pemerintahan Jokowi sendiri. Ada tiga alasannya diantaranya
Pertama, Mengabaikan Kompetensi Bank Dunia: Achmad Nur Hidayat menekankan bahwa Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan global yang berpengalaman dan berkompeten dalam melakukan penilaian dan analisis secara serius. Sikap protes yang ditunjukkan oleh Luhut terhadap Bank Dunia menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap otoritas dan reputasi lembaga tersebut.
Kedua, Kurangnya Kepedulian pada Perbaikan: Achmad Nur Hidayat mengkritik sikap protes yang terlalu defensif dari Luhut, yang dinilainya tidak membantu dalam memperbaiki peringkat LPI Indonesia. Sebagai seorang pemimpin, Luhut seharusnya lebih fokus pada upaya perbaikan nyata daripada merespon dengan emosi yang mengabaikan analisis mendalam Bank Dunia.
Ketiga, Mengabaikan Potensi Perbaikan: Achmad Nur Hidayat menyoroti fakta bahwa laporan Bank Dunia dapat menjadi sumber informasi yang berharga dalam mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Dengan mendengarkan dengan terbuka dan menggali lebih dalam informasi yang diberikan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan sektor logistik Indonesia.
Rekomendasi
Achmad Nur Hidayat menyarankan kepada LBP agar merespon penilaian penurunan logistik Indonesia dari Bank Dunia secara lebih konstruktif.
Ada lima strategi yang seharusnya direspon oleh LBP dan pengambil kebijakan (policy makers) lainnya terkait isu penurunan kinerja logistik Indonesia adalah sebagai berikut:
Pertama, Sikap Terbuka dan Bersedia Mendengar: Luhut dan pemerintah perlu mengadopsi sikap terbuka dan bersedia mendengarkan kritik serta saran yang konstruktif dari Achmad Nur Hidayat dan pihak lainnya. Dalam situasi seperti ini, penting bagi mereka untuk melibatkan ahli logistik, pengamat independen, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencari solusi yang lebih baik.
Kedua, Menggunakan Laporan Bank Dunia sebagai Landasan: Alih-alih menolak atau memprotes laporan Bank Dunia, pemerintah sebaiknya menggunakan laporan tersebut sebagai landasan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sektor logistik Indonesia. Informasi yang diberikan oleh lembaga tersebut dapat membantu dalam merumuskan strategi perbaikan yang lebih efektif.
Ketiga Kolaborasi dengan Bank Dunia dan Lembaga Lain Terkait: Pemerintah dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang tersedia di Bank Dunia serta lembaga-lembaga terkait lainnya untuk melakukan kajian mendalam tentang sektor logistik Indonesia. Melalui kerjasama ini, pemerintah dapat menggali wawasan yang lebih dalam dan merancang langkah-langkah perbaikan yang tepat.
Keempat, Fokus pada Rencana Aksi yang Konkret: Pemerintah harus fokus pada rencana aksi konkret untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan koordinasi antara berbagai instansi terkait.
Kelima, Membangun Kultur Penerimaan Terhadap Kritik: Pemerintah perlu membentuk kultur yang mendorong penerimaan terhadap kritik dan saran yang konstruktif. Hal ini akan membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap masalah yang muncul.
Sikap protes Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Bank Dunia atas penurunan peringkat LPI Indonesia telah menurunkan martabat pemerintahan Jokowi saat ini. Terkesan pemerintahan tidak mau membenah diri dan hanya percaya pada survey kepuasan domestik yang belum tentu valid. Kedepan diharapkan pemerintah dapat mengadopsi sikap yang lebih terbuka, berfokus pada solusi, dan memanfaatkan informasi dari Bank Dunia untuk memperbaiki sektor logistik Indonesia secara efektif.
Semoga Bermanfaat. (***)
