KORANPELITA.CO – Political and Policy Public Studies (P3S) menyelenggarakan sebuah webinar dengan topik “Langkah Preventif Pemerintah terhadap penyakit TBC di Indonesia”, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Di awal kesempatan acara Direktur P3S, Dr. Jerry Masie, PhD., menyebutkan bahwa TBC di Indonesia merupakan salah satu isu utama berdasarkan data TBC tahun 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kasus TBC (67%) terjadi pada kelompok usia produktif, yaitu usia 15-54 tahun. Sementara itu, sekitar 9% kasus TBC terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun.
Jerry juga mengutip laporan WHO Global TB Report tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa ada sekitar 10 juta orang di seluruh dunia yang menderita TBC, dan penyakit ini menyebabkan sekitar 1,2 juta orang meninggal setiap tahun. Sayangnya, Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan beban TBC tertinggi di dunia, menduduki peringkat kedua setelah India, diikuti oleh China yang berada di peringkat ketiga.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Masie menyatakan kebijakan kesehatan yang selama ini dikeluarkan pemerintah adalah untuk membantu kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.
“Belajar dari pengalaman Indonesia saat menghadapi covid-19 pada tahun 2020, ribuan warga meninggal dunia. Belum lagi Penyakit Jantung, sebagai pembunuh nomor satu di dunia, diikuti dengan Penyakit Kanker, sebagai pembunuh kedua terbanyak. Sehingga penting menyoroti kebijakan pemerintah terkait kesehatan ini,” kata lulusan doktor dari Amerika ini.
Ia menyatakan isu kesehatan seharusnya menjadi isu sentral selain isu lingkungan, ekonomi, dan pemberantasan korupsi.
“Capres yang akan datang harusnya bisa dinilai dari bagaimana gagasannya dalam menciptakan masyarakat yang sehat. Termasuk juga memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan dan pengelolaan BPJS,” tegasnya.
Jerry menyatakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harusnya memastikan bagaimana masyarakat dapat hidup sehat dan terbebas dari penyakit, termasuk bebas dari TB.
“Ke depan, presiden terpilih harus meningkatkan pelayanan kesehatan mulai dari polio sampai TBC. Bahkan di sejumlah provinsi perlu ada RS khusus pasien penderita TBC,” ungkapnya lagi.
Ia mengharapkan, para capres yang maju ke Pemilu 2024, bukan hanya sekadar tebar janji dalam membangun sistem kesehatan dengan baik.
“Ingat, APBN kesehatan Indonesia cukup besar. Untuk anggaran kesehatan tahun 2022 mencapai Rp176,7 triliun. APBN Kementerian Kesehatan tahun 2023 mencapai Rp85,5 triliun,” pungkasnya.
Sementara itu Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, menyampaikan memang belum ada yang secara resmi melakukan penelitian atas masa pengobatan penyakit TB.
“Kemenkes sangat membuka peluang untuk penelitian tersebut. Karena ada beberapa negara, terutama perusahaan obat yang sudah melakukan. Juga di Indonesia. Tapi untuk sampai dimananya, saya juga tidak tahu pasti,” kata Maxi Rein.
Ia menyatakan peluang tersebut juga dibuka untuk para akademisi untuk meneliti hal ini.
“Termasuk juga untuk meneliti hal lainnya terkait TB. Misalnya, untuk meneliti kenapa ada pasien yang resisten pada obat TB. Bahkan kami sudah memberikan bantuan mesin sequencing pada beberapa perguruan tinggi untuk membantu penelitian,” ucapnya.
Selain dari sisi obat, Maxi menyebutkan Kementerian Kesehatan juga mendorong pemeriksaan untuk mandiri TB, seperti yang saat ini dilakukan banyak perusahaan atas dorongan Kementerian Tenaga Kerja.
“Untuk pengetesan TB tidak dikenakan biaya alias gratis. Sehingga kami sangat mendorong seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama untuk mendorong tercapainya target pengentasan TB di Indonesia ini,” pungkasnya.
Dipenghujung acara Direktur (P3S) yang menyelenggarakan webinar hari ini, Dr. Jerry Masie, PhD., mengucapkan terimakasih khususnya kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), narasumber, rekan-rekan media, semua pihak sehingga kegiatan bisa terlaksana. P3S ingin memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam mencegah TBC, sehingga perlu melaksanakan kegiatan hari ini.
Host dalam webinar Ricardo Marbun, sedangkan Anggie dari Indonesia Parlemen bertugas sebagai moderator acara. (red1)
