Artikel ini dibuat oleh Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu.
KORANPELITA.CO – Jendral Purnawirawan Moeldoko, mantan Panglima TNI sampai saat ini masih menjabat sebagai KSP: Kepala Staf Presiden.
Artinya Moeldoko, putera Kediri itu masih sebagai pejabat pemerintahan Jokowi yang bertugas di Istana Negara.
Artinya Moeldoko adalah bawahan Jokowi. Dan sampai saat ini pun Jokowi masih mempertahankan mantan KSAD Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Kepala Staf Presiden.
Artinya segala tindakan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) pasti laporan dan diketahui Jokowi sebagai atasannya.
Publik tahu itu. Dan publik tahu Moeldoko sedang ajukan gugatan ke MA untuk berjuang keras merebut Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Gugatan sebelum melalui PN dan PT Moeldoko selalu kalah. Artinya Moeldoko gagal rebut dan kuasai Partai Demokrat. Partai yang di lahirkan dan di besarkan oleh SBY Presiden ke 6 RI.
Publik ketahui Jendral Moeldoko bukan pendiri partai Demokrat, pengurus atau kader Partai Demokrat.
Menjadi pertanyaan kalau memang Jendral Moeldoko mau berpolitik. Mengapa Moeldoko tidak mencontohi senior – seniornya seperti: Jendral Eddy Sudradjat yang mendirikan partai PKPI, Jendral Wiranto yang melahirkan Partai Hanura, Jendral Prabowo yang bikin Partai Gerindra.
Mengapa Moeldoko berjuang keras merebut Demokrat dan Jokowi membiarkan nya?
Publik juga bertanya. Apakah Jokowi tidak tahu tindakan Moeldoko selama ini? Pasti tahulah. Tapi mengapa membiarkan Moeldoko lakukan itu?
Ada beberapa kemungkinan sikap Jokowi membiarkan Moeldoko terus rebut Demokrat.
1. Moeldoko memang sedang di adu dengan SBY oleh Jokowi.
2. Jika Moeldoko sukses ambil alih Demokrat melalui MA. Maka bisa jadi Moeldoko bisa dijadikan Cawapres dampingi Ganjar?
3. Dan demikian, Anies akan gagal capres karena Demokrat Moeldoko pasti akan pro ke Istana dan calon Istana.
4. Karena untuk amankan agenda Jokowi gagalkan pencapresan Anies Baswedan, maka langkah Moeldoko pasti di dukung oleh Jokowi.
5. Jika Jokowi tidak dukung Moeldoko. Maka dipastikan Jokowi akan berikan sanksi terhadap Moeldoko karena dianggap telah bertindak merusak. Rusak konsitusi; Rusak Demokrasi; Rusak Moral dan Hukum.
6. Artinya Jokowi memang berada di belakang Moeldoko.
Apakah memang demikian? Yang terjadi sehingga Jokowi membiarkan Moeldoko berjuang keras dan mati2an demi merebut Demokrat?
Jika Jokowi memang tidak berada di belakang Moeldoko, maka dipastikan Moeldoko akan di buang dari Istana sebagai KSP. Namun itu tidak dilakukan oleh Jokowi.
Publik membaca manuver Moeldoko merebut Demokrat dengan menggunakan MA (Mahkamah Agung) dari SBY pasti di sokong Jokowi dan Jokowi berada di belakangnya.
Publik juga anggap. Apakah ada dendam yang sangat Jokowi terhadap SBY? Sehingga mau gampar SBY pake tangan Moeldoko?.
Jakarta, 6 Juni 2023.
(*)
