Oleh: Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indoensia Bersatu
KORANPELITA.CO – Sebagai mantan presiden dan mantan ketua umum partai, Soesila Bambang Yudhoyono masih berhak untuk menilai dan mencermati jalan perpolitikan di negeri ini.
Apa yang di resahkan oleh SBY melalui twiternya menanggapi perkiraan Prof Denny Indrayana soal kemungkinan MK memutuskan sistem proporsional tertutup adalah wajar dalam iklim demokrasi saat ini.
Begitu juga perjuangan keras membegal partai Demokrat yang di lakukan oleh Moeldoko di PK – MA. Baik MK maupun MA dari sisi pandang SBY memang sangat mengkhawatirkan.
Bahkan dapat menimbulkan chaos.
Kalau melihat perjuangan Moeldoko yang mantan pembantu SBY di TNI membegal Partai Demokrat dan Moeldoko masih menjabat sebagai KSP Jokowi.
Sulit rasanya mengatakan apa yang dilakukan Moeldoko ini tidak ada ikut campur tangan Jokowi/Istana. Apalagi Demokrat telah capres Anies Baswedan. Capres yang tidak di kehendaki dan tidak di sukai Jokowi/Istana.
Demikian juga MK yang menerima gugatan PDIP soal Proporsional tertutup di MK. PDIP adalah Partai Istana. Sulit rasanya membantah ikut campur istana untuk memenangkan gugatan PDIP di MK.
Terlihat ada desain dan ikut campur istana dalam persoalan perpolitikan dan hukum di negeri ini agar semuanya tunduk pada kepentingan istana. Kesemuanya menjadi kekhawatiran SBY dan Rakyat saat ini.
Karena istana telah secara tegas dan gamblang mendukung Capresnya sendiri. Sebagai pertugas partai setelah dukung Ganjar. Jokowi juga endorse Prabowo. Itu artinya istana terlibat langsung menentukan, mendukung dan memenangkan Capres pilihannya.
Dan semua desain istana itu dapat dengan mudah terbaca.
Ada kepentingan besar untuk singkirkan Capres Non Istana (Anies) dan ada upaya menangkan PDIP melalui MK yang di pimpin adik ipar Jokowi.
Makin sempurnalah kepentingan istana untuk memenangkan Capresnya dan partai pendukungnya dan berupaya menyingkirkan Capres yang tidak dikehendaki dan menghancurkan partai di luar istana.
Kesemuanya adalah bukti kegagalan Jokowi kelola demokrasi, hukum dan keadilan di negeri ini.
Jika MA dan MK menjadi alat istana untuk kepentingan politiknya. Menghadapi pemilu 2024 ini, demokrasi, hukum dan keadilan terancam.
Untuk selamatkan demokrasi, hukum dan politik di negeri ini. SBY dapat turun langsung pimpin revolusi selamatkan negeri ini.
Jakarta: 29 Mei 2023.
(***)
