Soal Rencana Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional, DPD Terima Perwakilan Masyarakat Maluku

Soal Rencana Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional, Begini Jelas Nono Sampono
Pertemuan 7 anggota DPD RI dengan Organisasi Paguyuban Maluku, Kamis, 7 April 2022. Foto: DPD RI

KORAN PELITA – Rencana pembangunan Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di wilayah Maluku yang telah muncul sejak tahun 2010 dan mulai digembar-gemborkan tahun 2016 oleh Presiden Jokowi, hanya sebuah rencana tanpa aksi.

Terbaru, kabar yang beredar bahwa pemerintah akan membatalkan pembangunan Ambon New Port dengan alasan lokasi tersebut terdapat gunung api bawah laut dan ranjau bekas peninggalan perang dunia ke-2.

Padahal Ambon New Port direncanakan menjadi pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan LIN.

BACA JUGA: Jokowi Minta Menteri Tak Lagi Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, LaNyalla Beri Tanggapan

Anggota DPD RI Nono Sampono dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa menyampaikan apresiasi atas semangat bersatu berjuang demi kepentingan Maluku.

BACA JUGA:  BPKAD Banten Buka Lelang Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi Lelang.go.id

“Atas nama kami berdelapan kita menyampaikan apresiasi dan hormat, ini merupakan vitamin bagi kita semua, kita berjuang demi kepentingan negeri yang kita cintai” ujar Nono Sampono di Ruang Sriwijaya Gedung B Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 8 April 2022.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Satudarah Jakarta Marsyel Ririhena mengapresiasi Nono Sampono yang memfasilitasi pertemuan tersebut bersama 7 Wakil rakyat lainnya.

Marcel berharap pertemuan ini dapat mendengar secara langsung tentang perkembangan proyek strategis ANP dan LIN.

BACA JUGA: Gebyar Ramadhan, PWI dan APDESI Kabupaten Tangerang Gelar Baksos

Anggota DPR RI fraksi Nasdem Abdullah Tuasikal menjelaskan dengan alasan pemerintah terkait lokasi yang tidak pas maka sebaiknya Pemerintah Provinsi Maluku memikirkan alternatif lokasi lain sehingga tetap akan terlaksana apalagi wilayah Maluku yang begitu luas.

BACA JUGA:  Permudah Akses Pencari Kerja, Pemkot Tangsel Luncurkan Portal Digital Anti Nganggur 

Sementara itu anggota DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti permen nomor 18 tentang kebijakan penangkapan terukur.

“Saya tolak itu kebijakan penangkapan ikan terukur, karena itu telah mencederai LIN, kebijakan penangkapan ikan terukur itu harus menjadi bagian dari LIN, bukan dibalik” kata Saadiah. (aha)

Redaksi Koran Pelita
Latest posts by Redaksi Koran Pelita (see all)
BACA JUGA:  Angka Pengangguran Turun, Ketua Dewan Pakar Asprindo: Belum Cukup Dorong Pertumbuhan Ekonomi