Bekasi koranpelita.co- Ketua PWI Bekasi Raya, Melody Sinaga mengindikasikan kegiatan e-katalog dalam pembangunan jalan lingkungan yang ada di Kabupaten Bekasi sarat kepentingan dan berpotensi merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
Sebab tidak diketahui apa urgensinya sehingga Pemkab Bekasi harus melaksanakan pembangunan jaling dengan menerapkan sistim e-katalog. Terlebih, kegiatan e-katalog tersebut hingga saat ini belum juga dibayarkan Pemkab Bekasi kepada kontraktor.
Ketua PWI Bekasi Raya Melody Sinaga mengatakan, ada yang aneh dengan diterapkannya sistim e-katalog pada pembangunan jaling, begitu juga dalam pelaksanaan dan pembayarannya.
“Kita indikasikan ada permainan dalam penerapan sistim e-katalog dalam pembangunan jaling di Kabupaten Bekasi”, ujar Melody, Senin (07/06/2021).
Lanjut Melody, ada dua daerah yang pernah menggunakan sistim e-katalog dalam pekerjaan pisik. Dan kedua daerah tersebut berhasil dalam pelaksanaan menerapkan sistim e-katalog.
Selain itu, berdasarkan aturan yang berlaku, penerapan sistim e-katalog dipergunakan demi efisiensi anggaran, dan mempermudah pelaksanaan kegiatan. Namun pelaksanaan sistim e-katalog di Kabupaten Bekasi sepertinya tidak seperti tujuan tersebut, banyak komplain dipelaksanannya.
“Berkaca dari dua daerah yang berhasil menggunakan sistim e-katalog, seharusnya di Kabupaten Bekasi bisa sukses, kok ini kisruh ya”, ungkap Melody dengan nada bertanya.
Lebih lanjutnya PWI Bekasi Raya mengungkapkan, ada 7 perusahaan yang menjadi vendor e-katalog, apakah para vendor tersebut sudah ada kerjasama dengan perusahaan batchingplant untuk bisa menyediakan beton.
Sebab, berdasarkan penelusuran pihaknya, ada satu perusahaan yang menjadi vendor e-katalog, merupakan perusahaan konstruksi bukan perusahaan penyedia barang.
“Perusahaan vendor e-katalog itu, perusahaan pengadaan atau konstruksi, dan vendor tersebut apakah sudah ada kerjasama atau surat dukungan dari perusahaan batchingplant untuk bisa menyediakan ribuan kubik beton dalam 4 bulan,” beber Melody.
Selanjutnya Melody, menerengkan pembayaran e-katalog hingga saat ini menuai sejumlah persoalan, sehingga menimbulkan berbagai polemik dan perdebatan disejumlah kalangan.
“Kita berharap pelaksanaan dan pembayaran e-katalog tidak bertentangan dengan hukum positif, sehingga bisa menjadi persoalan baru di Kabupaten Bekasi’, tutup Melody. (Dodo)
