BEKASI, koranpelita.co – Gunung sampah di Kali Jambe KM 19 Tol Jakarta-Cikampek akhirnya membuat dua pemimpin turun tangan. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) cek langsung kondisi sungai, Jumat (30/10/2026).
Tak sekadar melihat, keduanya memastikan percepatan penanganan: normalisasi sungai, pengangkutan sampah, dan koordinasi lintas daerah dari hulu hingga hilir.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan, persoalan ini tak bisa diselesaikan sendiri. Sampah di Kali Jambe diduga mengalir dari hulu, yakni kawasan Sumur Batu dan Bantargebang yang pengelolaan sampahnya sudah kelebihan kapasitas.
“Untuk penanganannya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk kegiatan normalisasi. Setelah normalisasi, sampah yang terkumpul akan diangkat dan ditangani bersama Balai Wilayah Sungai (BWS),” ujar Asep.
Menurutnya, mengangkut sampah di KM 19 saja tidak cukup. Sumber di hulu harus dibereskan.
“Aliran Kali Jambe bermuara hingga ke Kali CBL. Karena itu, persoalan sampah dan pencemaran air harus ditangani dari sumbernya. Kami berharap pembenahan di bagian hulu, termasuk pemasangan jaring sampah dan penataan IPAL, dapat segera dilakukan,” katanya.
Asep juga menyebut telah berkoordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bekasi. Sesuai arahan Gubernur, seluruh tahapan akan dijalankan sesuai timeline yang disepakati.
Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait mengungkap volume sampah liar di KM 19 mencapai 1.200 meter kubik. Angka fantastis yang membutuhkan kerja keroyokan.
Pemkab Bekasi menyiapkan 50 hingga 60 armada dump truck yang akan beroperasi pada hari Minggu agar tidak mengganggu pelayanan sampah rutin warga.
“Untuk Kabupaten Bekasi, kami menyiapkan sekitar 50 sampai 60 armada pada hari Minggu. Pengangkutan dijadwalkan pada hari tersebut agar pelayanan persampahan kepada masyarakat pada hari kerja tetap berjalan,” jelas Syafri.
Sampah yang diangkut direncanakan dibawa ke Aspex Kumbong. Melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur, dan pengelola TPST, Kabupaten Bekasi mendapat dukungan pembebasan biaya tipping fee.
Namun Syafri menekankan, solusi permanen harus dibangun: pintu penahan sampah berbahan beton di titik nol kilometer perbatasan aliran sungai antara Kota dan Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, jaring penahan yang ada sekarang tak mampu menahan saat volume sampah membludak. Akibatnya sampah lolos dan menumpuk di KM 19.
“Kami membutuhkan pintu penahan sampah permanen berbahan beton di titik nol kilometer perbatasan. Dengan begitu, apabila sampah berasal dari wilayah hulu, sampah tersebut dapat tertahan sejak awal dan penanganannya menjadi tanggung jawab daerah asal,” ungkapnya.
Dengan kolaborasi lintas daerah ini, Asep dan KDM berharap drama sampah kiriman yang terus berulang di Bekasi bisa disetop permanen.(D nu).
