Bogor, Koranpelita.co — Kejaksaan Negeri Kota Bogor kembali menerima penghargaan. Kali dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor dalam kategori capaian kinerja dalam penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Induk secara cepat dan akurat.
Penghargaan terhadap Capaian Kinerja Non Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Bogor Periode Semester I Tahun 2026 untuk satuan kerja yang mengelola 100 sampai dengan 300 pegawai diterima Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Dr Agus Wirawan Eko Saputro.
Agus pun mengatakan penghargaan yang diterima menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kejari Kota Bogor untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam menjaga ketepatan waktu dan akurasi penyampaian SPM Gaji Induk.
“Selain itu menjadi pendorong untuk menjaga kualitas pelayanan administrasi pada periode berikutnya, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Agus kepada Koranpelita.co, Rabu (07/10/2026).
Menurut Agus tertib administrasi merupakan tanggung-jawab bersama yang perlu dilaksanakan secara konsisten. “Karena itu setiap tahapan pekerjaan membutuhkan kecermatan dan kepatuhan terhadap ketentuan agar proses administrasi berjalan lancar serta mendukung pemenuhan hak pegawai secara tepat waktu.”.
Lebih lanjut Agus berharap semangat kerja sama seluruh jajarannya terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola Kejari Kota Bogor yang profesional dan akuntabel. “Serta menjadi pendorong untuk menjaga kualitas pelayanan administrasi pada periode berikutnya, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.”
Adapun, katanya lagi, pencapaian yang diperoleh diharapkan juga dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui kedisiplinan, ketelitian, serta koordinasi yang baik antarbagian.(yadi)
- Raih Penghargaan dari KPPN, Kajari: Jadi Motivasi untuk Terus Meningkatkan Kualitas Kerja - 07/10/2026
- Prabowo: Banyak Pihak Tidak Senang dengan Langkah Pemerintah Berantas Korupsi dan Tertibkan Kawasan Hutan - 07/10/2026
- Studi Banding dari Tiga Negara, Wakajati DKJ: Implementasi PKS Membutuhkan Kesiapan Kelembagaan dan Mekanisme Pelaksanaan - 06/10/2026
