KORANPELITA.CO– Wakil Ketua PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Cianjur, Asep Hidayatulloh, menilai latar belakang pendidikan perlu menjadi salah satu pertimbangan pemilik hak suara dalam menentukan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur pada Musyawarah Daerah (Musda) 2026.
Asep mengatakan Partai Golkar sebagai salah satu kekuatan politik besar memiliki banyak kader dengan kapasitas dan latar belakang pendidikan yang mumpuni. Oleh karena itu, aspek pendidikan selayaknya menjadi perhatian dalam proses regenerasi kepemimpinan.
“Golkar merupakan partai besar yang memiliki banyak kader berkualitas dengan latar belakang pendidikan yang baik. Karena itu, pendidikan calon ketua selayaknya menjadi pertimbangan bagi mereka yang memiliki hak suara, termasuk menjadi perhatian para petinggi Partai Golkar,” katanya di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (22/8/2026).
Menurut dia, pendidikan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kualitas seorang calon pemimpin. Aspek tersebut harus ditempatkan bersama rekam jejak, integritas, pengalaman organisasi, kemampuan kepemimpinan, serta kapasitas calon dalam memahami persoalan masyarakat.
Terlebih, kata dia, tantangan partai politik ke depan semakin kompleks. Seorang ketua DPD tidak hanya dituntut mampu melakukan konsolidasi internal dan memenangkan kontestasi politik, tetapi juga memahami pemerintahan, kebijakan publik, serta dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pendidikan bukan hanya persoalan gelar akademik, tetapi berkaitan dengan proses pembentukan cara berpikir, kemampuan menganalisis persoalan, dan mengambil keputusan secara rasional,” katanya.
Ia mengatakan pemilik hak suara dalam Musda harus mendapatkan informasi yang memadai mengenai rekam jejak setiap calon. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kedekatan politik atau kepentingan kelompok.
Berdasarkan profil kandidat yang beredar menjelang Musda, Ir. Hj. Metty Triantika, M.T., tercatat menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Cianjur, kemudian menempuh pendidikan sarjana teknik di Universitas Islam Bandung dan magister teknik di Universitas Krisnadwipayana.
Metty, yang saat ini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Cianjur dan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2025–2030, tercatat sebagai kandidat doktor Kebijakan Publik Universitas Pasundan dan telah menyelesaikan sidang disertasi.
Sementara itu, Isfhan Taufik Munggaran berdasarkan profil yang beredar tercatat sebagai lulusan SMA Negeri 1 Cianjur tahun 2013. Dia saat ini menjabat anggota DPR RI melalui pergantian antarwaktu serta Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Barat IV Kabupaten Cianjur DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Asep mengatakan latar belakang pendidikan setiap kandidat perlu diverifikasi oleh panitia dan struktur partai yang berwenang karena Partai Golkar memiliki ketentuan organisasi mengenai persyaratan calon ketua DPD kabupaten/kota.
Berdasarkan JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golkar di Daerah,
Pasal 27 kata Asep sudah mengatur bahwa persyaratan pendidikan calon Ketua DPD Partai Golkar kabupaten/kota sekurang-kurangnya diploma tiga (D-3). Ia menilai kepatuhan terhadap ketentuan organisasi menjadi penting agar pelaksanaan Musda berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan terhadap legitimasi kepengurusan yang dihasilkan.
“Kalau aturan organisasi sudah menetapkan persyaratan, tentunya harus menjadi pedoman bagi semua pihak. Musda harus dilaksanakan sesuai mekanisme sehingga siapa pun yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat,” tegasnya.
Asep berharap Musda Golkar Cianjur tidak sekadar menjadi arena perebutan jabatan, tetapi menjadi momentum konsolidasi dan regenerasi untuk menghasilkan kepemimpinan yang memiliki kapasitas menghadapi agenda politik ke depan.
“Siapa pun yang nantinya terpilih harus mampu menjadi ketua bagi seluruh kader dan membawa Golkar semakin memberikan manfaat bagi masyarakat Cianjur,” katanya (Man Suparman).
