KORANPELITA.CO – Menanggapi pelemahan Rupiah atas Dollar Amerika yang sudah menyentuh angka Rp17.600, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri menyatakan bahwa kejadian tersebut bukan disebabkan oleh satu permasalahan saja, tapi merupakan kumpulan permasalahan dari tata kelola perekonomian Indonesia.
“Ini adalah satu rangkaian permasalahan, yang berkaitan dengan struktur fundamental ekonomi negara-baik moneter maupun fiskal- dan trust- kepercayaan dari lembaga rating maupun negara lainnya kepada Indonesia. Ini terkait, bagaimana pemerintah Indonesia bisa menunjukkan tata kelola negara. Karena itu, pasar itu menghukum atas ketidakpercayaan tersebut,” kata Prof Didin pada awak media melalui sambungan selulernya, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ia menegaskan, bahwa depresiasi Rupiah ini bukan hanya tanggung jawab Bank Indonesia, tapi seluruh pemangku kepentingan di negara ini.
“Masalah Gubernur BI itu mau diganti atau tidak itu terserah presiden ya. Apalagi dia itu sudah diangkat oleh Jokowi pada tahun 2014 dan kedua kali di 2023. Memang dia salah satu yang bertanggung jawab, tetapi bukan satu-satunya yang menyebabkan depresiasi rupiah. Pada zaman gubernur BI yang sekarang ini lah, depresiasi Rupiah yang terburuk,” paparnya.
Prof Didin menyampaikan, selain trust, penyebab pelemahan Rupiah lainnya adalah adanya eskalasi geopolitik yang tidak menentu, dimana gencatan sejata tidak terjadi secara real dan belum ada kepastian kapan konflik itu akan berakhir.
“Akibat konflik terjadi krisis energi, yang akhirnya menyebabkan import inflation. Apalagi Indonesia, tidak hanya mengimpor energi, tapi juga beragam komoditas pangan lainnya, seperti gandum, bawang putih, daging sapi, garam dan lain lain,” pungkasnya.
Permasalahan di pasar efek pun mendorong lembaga-lembaga rating, seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) memberikan peringkat yang buruk bagi Indonesia.
“Seperti masalah goreng-menggoreng saham itu. Belum ada tindak lanjut kan dari OJK maupun Bursa sendiri. Padahal pemainnya sudah pada tahu. OJK pun sudah tahu. Akhirnya menyebabkan krisis capital market,” bebernya.
Yang tak kalah penting, adalah terkait APBN Indonesia, dimana dalam catatan hasil penelitian terakhir, kebocoran sekitar 40 persen dengan ICOR Indonesia mengalami kenaikan Jadi sekitar 0,65. Pada masa Orba kebocoran 30 persen dengan ICOR 0,50.
“Kebocoran anggaran, inefisiensi anggaran, korupsi, ini menjadi salah satu pemicu juga. Walaupun banyak yang sudah diperadilankan seperti timah, migas, hingga haji, tapi diduga yang belum diungkap oleh Kejaksaan dan KPK juga masih banyak. Ini juga terkait dengan masalah trust. Mangkanya, Moody’s maupu S&P me-downgrade rating Indonesia,” kata Prof Didin.
Masih terkait APBN, lanjutnya, yang disoroti juga adalah pengeluaran kolosal untuk dua program besar prioritas presiden yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
MBG sendiri pada tahun 2025 menyedot dana Rp71 triliun. Dan pada tahun 2026 ini dianggarkan senilai Rp335 triliun. Bahkan berbagai pemberitaan di media menunjukkan adanya pengalihan anggaran pendidikan sebesar 40 persen ke anggaran MBG.
Sementara anggaran KDMP, diberitakan telah memotong dana TKD (transfer ke daerah) sekitar 20 persen dan dana desa dengan nilai rerata tinggal Rp350 juta yang sebelumnya antara Rp1 milyar hingga Rp.1,5 milyar.
“Ini semua keadaan anomali. MBG ini memiliki potensi kebocoran dan korupsi, selain terkesan dipaksakan dan belum terbukti mampu memicu aktivitas perekonomian di lokal, karena umumnya pelaku SPPG bukan UMKM. Belum lagi masalah food estate, yang nyatanya dikerjakan oleh TNI-Polri, bukan oleh petani lokal,” ungkapnya.
Di KDMP sendiri, permasalahan yang muncul juga tak kalah banyak jika dibandingkan dengan MBG. Mulai dari pengangkatan Manajer Koperasi, impor mobil operasional dari India, hingga anggaran pembangunan gedung dan infrastruktur lainnya yang mnyedot anggaran Rp 3 Milyar dan Rp.2 Milyar untuk kegiatan bisnisnya per desa dari 82.000an desa dan kelurahan dengan pelaksananya PT Agrinas.
“Tata kelola yang buruk, setralistik dan tergesa-gesa dari MBG maupun KDMP dengan anggaran kolosal ini menimbulkan sebuah persepsi buruk dari pasar dan publik, termasuk lembaga rating internasional. Apa yang terjadi hari ini pada kurs Rupiah merupakan puncak dari akumulasi tata kelola APBN dan moneter yang buruk,” kata Prof Didin.
Untuk membenahi ini semua, Guru Besar Ekonomi IPB ini berharap pemerintah bisa lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan struktural. Antara lain: Pertama, terkait anggaran jumbo MBG sebaiknya pemerintah fokus terlebih dahulu pada daerah miskin dan kurang gizi. Sementara untuk KDMP, fokus kepada desa-desa yang lebih siap berbisnis dan berkoperasi dulu. Baru nantinya direplikasi kepada desa desa lainnya.
“Kenapa tidak fokus kepada daerah-daerah yang gizi buruk dan daerah-daerah miskin untuk MBG. Sehingga, anggaran tidak perlu sebesar Rp.335 Trilyun. Dengan demikian Pemerintah bisa menghemat anggaran. Juga dalam konteks KDMP tidak sebesar Rp.400an trilyun. Dengan demikian, tidak perlu menambah utang baru. Perhitungan BPS menyatakan yang objektif hanya antara 15-20 persen saja untuk MBG. Ya mungkin sekitar Rp 70 triliun paling besar,” tandasnya.
Begitu pula dengan KDMP, lanjutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk desa desa yang lebih siap berbisnis dan berkoperasi saja dulu.
“Jangan berambisi langsung mendirikan di 82 ribu desa dan kelurahan. Itu kan membebani APBN dan bank-bank Himbara. Harusnya direduksi menjadi hanya desa-desa dan kelurahan yang sudah siap saja. Misalnya, 1.000 dulu saja, nanti jika sudah berhasil baru di duplikasi. Sehingga Agrinas tak perlu menganggarkan hingga Rp 5 miliar per desa kepada 82.000 desa dan kelurahan. Jadi, dari yang anggaran Rp400 triliun itu, bisa berkurang hingga sekitar Rp100 triliun,” ujarnya lagi.
Selain itu, Prof Didin juga mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dengan tepat sasaran. Sehingga tak perlu lagi mengambil utang sekitar Rp826 triliun selama tahun 2026 dalam rangka menutup defisit APBN.
“Pemerintah harus tegas menerapkan disiplin fiskal. Defisit tdak boleh melebihi 3 persen. Perlu juga dilakukan evaluasi atas subsidi energi, karena subsidi energi juga menyerap APBN. Pemerintah harus bisa memastikan praktik tata kelola anggaran yang baik, untuk mengembalikan trust publik,” tutupnya. (red/*)
