KORANPELITA.CO – Peristiwa yang terjadi di Gunung Dukono, sebuah gunung api dengan aktivitas erupsi yang hampir kontinu, memberikan pelajaran berharga bagi manajemen keselamatan pendakian di seluruh Indonesia.
Kejadian korban di kawasan vulkanik aktif sering kali bukan merupakan insiden tunggal, melainkan hasil dari akumulasi kegagalan dalam sistem informasi, kepatuhan personal, dan tata kelola risiko yang sistematis. Fenomena ini menuntut perubahan paradigma bagi para pendaki dan otoritas terkait dalam memandang risiko gunung api.
Faktor paling krusial dalam keselamatan vulkanik adalah kepatuhan mutlak terhadap status aktivitas gunung. “Kasus erupsi Dukono, ancaman nyata berupa lontaran material pijar dan gas beracun seperti sulfur dioksida dapat muncul secara mendadak meskipun permukaan kawah tampak tenang,” kata Dr Daryono Wakil Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) dalam keterangannya, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Menurut Daryono, miskonsepsi bahwa “gunung tenang berarti aman” merupakan jebakan kognitif yang mematikan. Secara ilmiah, konsentrasi gas berbahaya dapat berpindah seketika mengikuti arah angin, sehingga pembatasan radius aman oleh otoritas bukanlah formalitas administratif, melainkan batas garis antara keselamatan dan fatalitas.
“Selain bahaya fisik, tantangan modern muncul dalam bentuk infodemik di media sosial. Narasi dari para pemberi pengaruh (influencer) yang menampilkan visualisasi kondisi aman tanpa dasar sains sering kali mengaburkan peringatan resmi,” lanjutnya.
Hal ini menciptakan distorsi persepsi risiko di masyarakat, dimana literasi kebencanaan kalah oleh popularitas konten. “Akibatnya, banyak pendaki nekat masuk melalui jalur ilegal untuk menghindari pengawasan. Padahal, akses non-prosedural ini menghilangkan lapisan proteksi utama, yakni prosedur pengarahan (briefing) risiko dan sistem pemantauan yang memungkinkan evakuasi cepat saat kondisi berubah,” terang pria asal Kota Semarang ini.
Daryono kembali memaparkan bahwa secara sistemis, terdapat celah besar antara data teknis dari lembaga berwenang seperti PVMBG dengan perilaku di lapangan. Informasi yang kuat di level data sering kali tidak terkonversi menjadi tindakan preventif di level pengguna akhir. Oleh karena itu, diperlukan penegakan aturan yang lebih konsisten melalui kontrol akses fisik yang ketat, bukan sekadar imbauan di papan bicara.
“Kesiapsiagaan pendaki juga harus ditingkatkan melalui pemahaman tanda bahaya primer, seperti iritasi mukosa atau bau menyengat, serta penggunaan alat pelindung diri yang standar,” paparnya.
Sebagai simpulan, tragedi di kawasan gunung api seperti Dukono adalah pengingat bahwa keselamatan pendakian harus dibangun di atas fondasi literasi vulkanologi yang kuat dan sistem pengawasan yang tanpa kompromi.
Mitigasi yang efektif tidak bisa hanya menyentuh satu aspek; ia harus mengintegrasikan ketaatan pada aturan, edukasi risiko yang akurat, serta kontrol lapangan yang tegas.
“Pelajaran dari Dukono harus menjadi standar baru bagi seluruh pendaki di Indonesia, bahwa di hadapan dinamika vulkanik, sains dan kepatuhan adalah satu-satunya jaminan keselamatan,” tandasnya. (er/*)
