Pemerintahan

Fraksi DPRD Tanjab Barat Sampaikan Catatan Kritis atas LKPJ 2025, Soroti Pemerataan Pembangunan

Penulis

06/04/2026

Kualatungkal,koranpelita.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Kedua dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (06/04/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang utama DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Muh Sjafril Simamora, didampingi Wakil Ketua II Hasan Basyri Harahap. Turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat, Sekretaris Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, pimpinan sidang menegaskan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Pemandangan umum fraksi hari ini menjadi bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD untuk memastikan program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sjafril.

Paripurna ini merupakan lanjutan dari agenda sebelumnya, yakni penyampaian Nota Pengantar LKPJ oleh pemerintah daerah pada 31 Maret 2026.

Secara umum, tujuh fraksi di DPRD Tanjab Barat menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025. Namun demikian, sejumlah catatan kritis tetap disampaikan, terutama terkait pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi NasDem melalui juru bicaranya Melda Arisandi menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah guna mendorong pembangunan yang lebih merata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Senada, Fraksi Keadilan Pembangunan yang disampaikan Endri Avian menyoroti perlunya keadilan pembangunan antarwilayah. Ia mengingatkan agar pelaksanaan proyek infrastruktur tidak terfokus pada satu kawasan, melainkan menjangkau seluruh kecamatan.

Sementara itu, Fraksi PKB melalui Hery Saputra menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah. Hal serupa juga disampaikan Fraksi Golkar lewat Nurcholis, dengan catatan agar standar keberhasilan pembangunan terus ditingkatkan.

Fraksi PAN melalui Augustinus Siahaan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pembangunan agar tetap berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, Fraksi Gerindra yang diwakili Sutejo juga memberikan apresiasi atas kinerja kepala daerah selama tahun 2025.

Adapun Fraksi PDI Perjuangan melalui Satria Tubagus Ryan Hermawan menyatakan persetujuan agar LKPJ Bupati Tahun 2025 dapat dilanjutkan ke pembahasan tingkat panitia khusus (Pansus).

Rapat paripurna ini juga dihadiri unsur Forkopimda, di antaranya Kodim 0419/Tanjab, Polres Tanjab Barat, Kejaksaan Negeri, serta Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.

Sidang ditutup dengan pengetukan palu oleh pimpinan rapat, menandai berakhirnya penyampaian pandangan umum fraksi. Seluruh masukan, kritik, dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan dalam penyusunan jawaban Bupati pada agenda paripurna berikutnya.

“Seluruh pandangan fraksi akan menjadi bahan evaluasi strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan,” tutup Sjafril. (kp)