KORANPELITA.CO – Ketua Dewan Pakar Asprindo, Prof. Didin S. Damanhuri menyatakan pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa memang menimbulkan beberapa interpretasi publik. Apalagi di awal masa jabatannya, sosok lulusan ITB tersebut memberikan tanggapan atas tuntutan 17+8, dengan kalimat yang memicu kritik publik.
“Kalau saya menilai, mungkin karena dia belum pernah menjadi menteri. Dimana, seperti kita pahami, seorang menteri itu tak hanya jabatan teknokrat tapi juga jabatan politis. Sehingga, seharusnya dia memberikan jawaban yang bisa mengkombinasikan profesionalitas sebagai akademisi maupun praktisi, serta mampu menyerap aspirasi rakyat. Dia tidak bisa, karena itu, akhirnya memantik anggapan bahwa dirinya tidak memiliki sensitifitas, menteri yang tidak memasukkan ragam input publik,” kata Prof. Didin, Kamis (11/9/2025).
Prof Didin juga menilai sebagai sosok insinyur yang masuk ke bidang ekonomi, penilaian Purbaya lebih bersifat ekonometris, yaitu hanya menilai dari sisi ekonomi saja.
“Karena itu, dia melanjutkan komentarnya dengan ‘kalau nanti ekonomi sudah 6 persen, 7 persen, mungkin rakyat hanya sibuk meningkatkan pendapatan tak perlu berdemo’. Menurut saya, menkeu baru ini masih tipikal orang yang belum pernah bergelut dalam kompleksitas, bagaimana kebijakan itu harus disusun,” paparnya.
Oleh karena itu, Prof. Didin menyatakan Purbaya harus belajar banyak dari pengalaman paska pelantikan kemarin. Dia, lanjutnya, harus menyadari bahwa Menteri Keuangan memiliki peran yang sangat sentral dalam membantu presiden dalam berbagai aspek pemerintahan.
“Purbaya harus banyak belajar, bahwa sebagai menteri bidang ekonomi, dia harus bertanggung jawab pada ekonomi fiskal. Mampu lebih kreatif dan inovatif dibandingkan pendahulunya. Yaitu mampu mengeluarkan kebijakan inovatif yang menjawab permasalahan yang saat ini dihadapi Indonesia. Misalnya terkait target pertumbuhan ekonomi, masalah ketimpangan, terbatasnya rasio pajak hingga penumpukan hutang,” ujarnya.
Secara umum, dengan latar belakang pendidikan Menkeu Purbaya, ia melihat adanya harapan. Prof Didin mengungkapkan, dengan melihat latar belakangnya yang seorang insinyur, mungkin saja menkeu baru bisa menghadirkan Habibienomics.
“Dimana, dia akan mampu mengkombinasikan pendekatan-pendekatan ekonomi dengan determinant factor, seperti anggaran yang terbatas, perputaran uang yang terbatas. Sehingga mampu memberikan perspektif baru di bidang ekonomi,” ujarnya lagi.
Dalam kesempatan ini Prof. Didin mengajak semua pihak untuk menunggu kinerja Menkeu Purbaya dalam menghadapi berbagai perdebatan dengan Anggota Dewan maupun kritik publik. Misalnya, terkait anggaran pendidikan, yang katanya akan menyalurkan sekitar Rp300 triliun untuk MBG. Atau alokasi daerah yang ditahan untuk dialokasikan ke Koperasi Desa Merah Putih.
“Ini merupakan hal baru yang orientasinya untuk menyelesaikan ekonomi yang stagnan, ketimpangan. Memang dijawab katanya MBG atau Koperasi Desa itu bisa mengungkit perekonomian. Pertanyaannya, apakah ini bisa terjadi ujug-ujug. Harusnya ada time line-nya. Dan sudah tugas Menteri Keuangan untuk mengharmonisasikan fiskal yang prudent dengan moneter, sehingga Asta Cita itu bisa menyumbang bagi pertumbuhan ekonomi. Ini tantangannya bagi Menkeu baru, jangan sampai ada persoalan di lapangan,” kata Prof. Didin.
Ia berharap Menkeu Purbaya bisa melakukan langkah-langkah baru yang positif dan inovatif dalam periode kerjanya 3 bulan kedepan.
“Misalnya bisa menegosiasikan pajak dari platform digital yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Sehingga rasio pajak bisa bergerak dari 10 persen. Atau langkah lainnya yang bisa dilakukan, bagaimana pinjaman digital atau pinjaman online itu tidak negatif, tapi bisa menjadi langkah produktif untuk memecahkan masalah ekonomi. Kita sangat menunggu langkah-langkah inovatif dan teroboosan dari Menkeu baru ini, untuk menutup distrust akibat pernyataan blundernya di awal masa jabatan,” pungkasnya. (red/*)
