‎Prabowo Buka Luas Peluang Impor : Pemerintah Harus Transparansi dan Pengawasan Diperketat

Jerry Massie, Direktur P3S.

KORANPELITA.CO – Menyikapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pembebasan impor, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menyatakan jika keran impor dibuka seluasnya, berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi industri dalam negeri salah satunya industri garmen.

‎“Apalagi kalau dilakukan untuk beras. Otomatis cita-cita dan harapan swasembada pangan hanya isapan jempol,” kata Jerry, melalui sambungan telepon, Jumat (11/4/2025).

‎Dalam kondisi global yang seperti saat ini, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat pangan lokal dan menjaga kesiapan market dalam menyikapi “global war” perdagangan.

‎Jerry mengungkapkan, dirinya masih bisa memahami jika pemerintah memutuskan untuk melakukan impor sapi, seperti sapi perah, karena sapi-sapi tersebut bisa dikawinkan dengan sapi lokal untuk proses pengembangbiakan jenis sapi unggulan.

‎Perlu diketahui bersama Indonesia punya bentangan laut sangat luas tapi garam harus impor. Seharusnya pemerintah bisa melakukan penerapan teknologi, untuk menjadikan garam lokal itu bisa digunakan untuk garam industri. Selain itu luasnya lahan pertanian yang membentang di bumi Pertiwi ini, bisa diperkuat produksi lokal seperti beras, bawang putih, gula, dan lainnya.

BACA JUGA:  Pengamat: Kejagung Sebaiknya Ambil Alih dan Usut Kasus Pagar Laut Tangerang 

‎”Produksi bawang putih nasional pada tahun 2023 mencapai sekitar 30.194 ton, jauh di bawah kebutuhan domestik yang mencapai 554 ribu ton. Itu alasan pemerintah impor. Harusnya dilakukan kajian, kenapa produksinya bisa rendah, apakah lahannya kurang, apakah bibitnya tidak unggul, apa kurang pelatihan petaninya, apa hasil penjualannya tidak mensejahterakan petani sehingga mereka tidak mau menanam bawang putih. Bukannya malah bertahun-tahun pasrah untuk impor. Daerah penghasil bawang putih seperti Kabupaten Bau-Bau kan bisa di optimalkan,” kata Jerry dengan tegas.

‎Kasus gula pun menurut Jerry, pemerintah seharusnya bisa menyelesaikan akar permasalahannya. Produksi gula nasional pada 2022 mencapai 2,4 juta ton, namun pada 2023 jumlahnya turun menjadi 2,3 juta ton. Defisit sekitar 4,9 juta ton per tahun menjadikan Indonesia sebagai salah satu pengimpor gula terbesar di dunia.

BACA JUGA:  Sekda Kab Bekasi Dorong Akselerasi Koperasi Merah Putih

‎“Saya menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan lahan bagi petani untuk menanam tebu, sebagai bahan baku gula. Tanah kita kan sangat subur untuk menanam tebu. Lalu lakukan peremajaan pada pabriknya, sehingga hasil produksi bisa sama dengan hasil produksi di pabrik-pabrik luar negeri. Jangan produksi kurang, malah pasrah impor terus,” ungkapnya.

‎Ia pun menyoroti tata kelola impor beras, yang menurutnya sangat ugal-ugalan. Menurut data, pada 2018, total impor beras sebanyak 2,25 juta ton, lalu pada 2019 hanya 444,51 ribu ton, 2022 menjadi 359,29 ribu ton, 2021 sebanyak 407,74 ribu ton, dan 2022 sejumlah 429,21 ribu ton.

‎“Sudah baik impor turun kalau bisa jangan terlalu banyak impornya. Pasalnya pada 2022, luas panen padi mencapai sekitar 10,45 juta hektar dengan produksi sebesar 54,75 juta ton GKG. Ini harus dipertahankan, sambil pemerintah secara aktif mempertahankan jumlah lahan untuk kepentingan penanaman padi. Jangan impor saat panen raya, sehingga petani bisa tersedot semua gabahnya. Persiapkan tempat penggilingan di sentra padi, penyediaan pupuk juga harus lancar dan tidak merusak lingkungan, dan yang terpenting, irigasi untuk sawah itu diperhatikan,” ungkapnya lagi.

BACA JUGA:  Pengamat: Kejagung Sebaiknya Ambil Alih dan Usut Kasus Pagar Laut Tangerang 

‎Terakhir, Jerry meminta Presiden Prabowo untuk mengawasi dengan ketat tata kelola impor dan permainan mafia impor, yang selama ini selalu berupaya keras menjaga negara ini tetap menjadi pengimpor demi fee yang mereka terima. Dan yang paling penting manajerial harus transparansi dan pengawasan harus diperketat. (red1)