KORANPELITA.CO – Pemerintah pusat resmi melakukan pemangkasan anggaran untuk sejumlah kementerian dan lembaga negara sebagai bagian dari efisiensi belanja negara.
Pemotongan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan total penghematan mencapai Rp306,69 triliun.
Salah satu lembaga yang terdampak signifikan adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp1,423 triliun, atau setara dengan 50,35 persen dari anggaran awal Rp2,826 triliun.
Pemotongan anggaran BMKG ini memicu kekhawatiran akan berkurangnya kualitas layanan informasi kepada masyarakat, terutama dalam pemantauan bencana alam.
Dampak paling signifikan terjadi pada pemeliharaan Alat Operasional Utama (Aloptama), yang anggarannya turun hingga 71 persen.
BMKG sendiri memiliki sekitar 600 sensor pemantau gempa bumi dan tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sayangnya, banyak diantaranya telah melampaui batas kelayakan dan memerlukan perawatan lebih lanjut.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran berpotensi menurunkan ketepatan dan kecepatan informasi.
“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami bisa turun dari 90 persen menjadi 60 persen,” ujarnya pada Senin (10/2/2025).
“Kecepatan informasi peringatan dini tsunami yang sebelumnya bisa dalam 3 menit, berisiko turun menjadi 5 menit atau lebih. Jangkauan penyebaran informasi gempa bumi dan tsunami juga bisa berkurang hingga 70 persen,” tambahnya.
Meski ada kekhawatiran, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa layanan pemantauan gempa bumi dan tsunami tetap menjadi prioritas.
Dalam Rapat Kerja (Raker) BMKG bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025), Dwikorita memastikan bahwa program pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang termasuk dalam Program Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) tetap mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.
Dari anggaran awal Rp1,5 triliun, program MKG mengalami pemangkasan hingga Rp372 miliar. Namun, khusus untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami, BMKG tetap mempertahankan dana Rp41,9 miliar.
“Poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar itu tetap dipertahankan, termasuk program edukasi seperti sekolah lapang gempa bumi,” ujar Dwikorita.
Selain memastikan keberlanjutan layanan pemantauan bencana, BMKG juga berkomitmen untuk tetap beroperasi selama 24 jam penuh dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
Untuk menunjang operasional ini, BMKG mengalokasikan Rp120 miliar untuk pengelolaan jaringan komunikasi, yang sangat penting dalam penyebaran informasi cuaca dan peringatan dini bencana.
Meski ada pemangkasan anggaran di berbagai sektor, pemerintah menegaskan bahwa layanan publik tidak akan terganggu.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan menghilangkan ‘lemak-lemak’ dalam belanja APBN, bukan memangkas layanan utama.
“Efisiensi ini sesuai arahan Presiden Prabowo, yaitu menghilangkan pemborosan, tapi tidak mengurangi kekuatan layanan pemerintah,” jelas Hasan pada Selasa (11/2/2025).
Dengan kepastian ini, diharapkan masyarakat tetap bisa mengakses layanan BMKG secara optimal meskipun anggarannya mengalami pemangkasan drastis. (red1)
