Bekasi, koranpelita.co – Para pelajar di Kabupaten Bekasi bakal dites urine. Rencana pemerintah ini sebagai langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melibatkan berbagai pihak untuk melakukan tes urine tersebut.
“Kami akan melibatkan BNK dan kepolisian untuk melakukan inspeksi mendadak dengan melakukan tes urine bagi pelajar,” ujar Dedy.
Dedy menjelaskan, tes urine ini dilakukan karena adanya dugaan bahwa meningkatnya aksi tawuran di kalangan pelajar disebabkan oleh pengaruh narkotika. Jika ada pelajar yang terbukti positif, akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
BACA JUGA : Sukses di Kecamatan dan Desa, Pemkab Bekasi Launching Botram di SMPN 2 Tamsel
“Ada dugaan kenakalan remaja ini disebabkan karena pengaruh narkoba atau obat terlarang,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa upaya pencegahan tawuran pelajar membutuhkan kerja sama semua pihak, terutama unsur pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, serta peran aktif masyarakat.
Selain itu, Dedy menyoroti pentingnya pemetaan lokasi yang sering digunakan sebagai tempat tawuran. Jika terdapat pelajar yang berkumpul di luar lingkungan sekolah, aparat berwenang harus segera membubarkan.
“Semua pihak harus aktif berperan. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga bisa melaporkan jika ada tanda-tanda yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang agar segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mencegah aksi tawuran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, memastikan bahwa tidak ada pencabutan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar yang terlibat tawuran.
“Kalau kebijakan pencabutan subsidi biaya operasional yang bersumber dari pemerintah tidak kami lakukan,” ujar Imam.
Imam menyatakan, pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah desa untuk menangani maraknya tawuran yang kini bahkan melibatkan pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Kami bekerja sama dengan kepolisian, TNI, Babinsa, Bimaspol, dan pemerintah desa untuk mempersempit peluang terjadinya tawuran,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mengadakan pertemuan dengan sekolah-sekolah dan mengajak para wali murid untuk berdiskusi, guna memberikan sosialisasi terkait sanksi bagi siswa yang terlibat tawuran.
Imam menambahkan, peran aktif orang tua sangat penting dalam mencegah aksi tawuran pelajar.
“Ketika di sekolah masih menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Namun, tawuran biasanya terjadi di luar jam sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk menjaga generasi bangsa. Peran orang tua menjadi sangat penting ketika siswa sudah berada di luar waktu jam sekolah,” jelasnya. (Adv/Ira).
